Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp10,22 triliun untuk percepatan Program Padat Karya Tunai (PKT) sepanjang 2020. Program tersebut nantinya akan tersebar merata di 34 provinsi seluruh Indonesia.
Pelaksanaan PKT menjadi upaya mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan di tengah merosotnya perekonomian sebagai imbas dari pandemi covid-19.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan dalam pelaksanaan Program PKT, pihaknya melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan infrastruktur, khususnya yang berskala kecil atau minim teknologi.
Pelaksanaan Program PKT, imbuhnya, sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti menjaga jarak fisik, penggunaan masker, serta menghindari kerumunan.
“Misalnya perbaikan irigasi kecil yang biasa dilakukan 70-80 orang, kita bagi menjadi dua. Jadi 40 orang seminggu-seminggu sehingga yang biasanya selesai 2 bulan mungkin sekarang 3 bulan,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (13/4).
Lebih lanjut Menteri Basuki menjelaskan Program PKT akan digunakan untuk 11 program, meliputi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
Seluruh program tersebut diproyeksi menyerap lebih dari 500.000 tenaga kerja atau dengan prioritas pada provinsi/kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam kategori kerentanan tinggi covid-19.
Untuk P3TGAI sudah tersebar di sekitar 10 ribu lokasi dengan anggaran Rp2,25 triliun. Saat ini, sebanyak 761 lokasi P3TGAI sudah tahap sosialisasi dan 224 lokasi yang tersebar di 9 provinsi sudah melaksanakan kegiatan konstruksi fisik, seperti Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, dan NTT, dengan anggaran per lokasi sebesar Rp 225 juta.
Sementara untuk pembuatan ABSAH, Kementerian PUPR menyiapkan sekitar 94 lokasi yang tersebar di 10 Balai Wilayah Sungai dengan biaya lebih kurang Rp38 miliar.
Adapun bidang jalan dan jembatan sudah dilaksanakan Program PKT dalam bentuk pemeliharaan rutin jalan sepanjang 47 km dengan serapan anggaran mencapai Rp500 miliar. Pemeliharaan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, seperti melakukan pembersihan median jalan serta pengecatan marka dan berem.
Selain jalan, juga dilakukan pemeliharaan rutin jembatan yang menggunakan skema swadaya masyarakat sepanjang 496.080 meter dengan anggaran Rp110 miliar dalam berbagai bentuk, seperti pengecatan rangka jembatan.
Selanjutnya, di bidang permukiman telah dilaksanakan PKT PISEW pada 900 kecamatan dengan anggaran Rp540 miliar, TPS-3R di 106 tempat dengan anggaran Rp63 miliar, PAMSIMAS di 4.717 titik dengan anggaran Rp1,1 triliun, SANIMAS di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp391 miliar, serta KOTAKU di 364 kelurahan dengan anggaran Rp382 miliar.
Untuk bidang perumahan akan dilaksanakan PKT peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 208.000 unit dengan anggaran Rp4,3 triliun dan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 12.000 unit dengan anggaran Rp 459 miliar yang dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Pada program ini akan dibayar mingguan seperti yang biasa terjadi di perdesaan. Di desa biasanya Kamisan atau Mingguan seperti di Tegal, Pekalongan yang tenaga kerjanya dibayar setiap Kamis, ada juga yang Hari Minggu,” ucapnya.
Selain itu, Menteri Basuki menambahkan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mendata pekerja imigran yang pulang dari Malaysia untuk diberdayakan dalam program padat karya yang telah disiapkan di kantong-kantong pekerja migran.
“Kami sedang bekerja sama dengan Kemenlu yang WNI (warga negara Indonesia) yang pulang dari Malaysia diidentifikasi dari mana asalnya, kita siapkan program padat karya,” kata Menteri Basuki.
Diharapkan, para eks-pekerja migran tersebut bisa bekerja di program-program padat karya yang disiapkan pemerintah, setelah menjalani isolasi mandiri sepulang dari Negeri Jiran.
Realokasi Anggaran
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah melakukan realokasi anggaran sebesar Rp36,19 triliun untuk membantu mengatasi pandemi covid-19. Anggaran tersebut diambil dari total anggaran Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp120 triliun.
“Jadi dari Rp120 triliun, total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2020 direalokasi dan di-refocusing sebesar 36,9 triliun,” ungkap Basuki dalam kesempatan yang sama.
Adapun rincian realokasi anggaran tersebut terdiri dari yang pertama yaitu yang diberikan atau dikembalikan kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan langsung kepada Bansos dan kegiatan lain, yang berhubungan langsung dengan pandemi covid-19 sebesar Rp24,53 triliun.
Kemudian anggaran sebesar Rp24,53 triliun tersebut berasal dari anggaran lain yang dipangkas seperti perjalanan dinas dan biaya-biaya rapat kerja serta seminar dan lainnya.
“Rp24,53 triliun ini berasal dari seperti yang sering dikatakan oleh Bapak Presiden, pertama memangkas 50% perjalanan dinas dan biaya-biaya apa rapat kerja, dan sejenisnya seperti seminar,” ujar Basuki.
Selanjutnya, Kementerian PUPR juga membuat paket-paket yang bisa ditunda tahun depan. Dalam hal ini paket tersebut tetap dilakukan tender namun pelaksanaannya tahun depan.
“Jadi bisa di istilah kami dijereng (dibagi-bagi.red). Yang tadinya single year menjadi multi year, jadi itu masih bisa dikerjakan untuk tahun depan. Kemudian untuk paket-paket software yang bisa ditunda, kita kick off-kan baru nanti tahun depan kita kerjakan. Totalnya adalah sekali lagi Rp24,53 triliun,” lanjutnya.
Kemudian mengenai refocusing, Basuki menjelaskan ada dua hal. Pertama untuk melaksanakan pembangunan yang langsung dibutuhkan untuk mengatasi pandemi covid-19 seperti penyiapan prasarana observasi di Pulau Galang, sebesar 400 miliar, dengan totalnya adalah Rp1,66 triliun rupiah.
“Terdiri untuk apa? Untuk Pulau Galang menyiapkan prasarana observasi di Pulau Galang, kemudian merehabilitasi Rumah Sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran, kemudian juga untuk untuk apa pembelian alat-alat pendukung lainnya,” jelas Basuki.
Selanjutnya, Kementerian PUPR juga melaksanakan percepatan program Padat Karya Tunai, yakni memberikan pekerjaan yang tidak membutuhkan teknologi di wilayah pedesaan guna mempertahankan daya beli masyarakat.
“Apa itu Padat Karya Tunai? Padat Karya Tunai adalah memberikan pekerjaan yang low technology, tidak membutuhkan teknologi, tapi Padat Karya di daerah desa di pedesaan. Terutama ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan. Jadi mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa,” pungkas Basuki.
About Author
