Polri Tegaskan Sikap Netral Dalam Pilkada Serentak 2020

Polri Tegaskan Sikap Netral Dalam Pilkada Serentak 2020

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada jajarannya untuk bersikap netral dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang diselenggarakan di 270 Kabupaten/kota.   

Menurut Listyo, sikap netral diperlukan untuk menghilangkan persepsi publik bahwa aparat penegak hukum menjadi ‘alat politik’ bagi segelintir kelompok.

“Netralitas Polri adalah harga mati. Para penyidik pahami betul langkah penegakan hukum akan menjadi sorotan publik. Laksanakan secara cermat dan profesional,” kata Listyo saat memberikan arahan bertajuk ‘Penguatan dan Penyegaran Kemampuan Penyidik Tindak Pidana Pemilihan’ kepada 421 jajaran reserse dan kriminal di seluruh Indonesia secara daring, Selasa (15/9).

Pengarahan tersebut menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Idham Azis yang telah menerbitkan Surat Telegram bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 per tanggal 31 Agustus 2020. Telegram itu tentang  mewujudkan profesionalisme dan menjaga netralitas anggota Polri saat pelaksanaan Pilkada. Salah satunya, penundaan proses hukum kepada calon kepala daerah yang ikut dalam Pilkada 2020.  

Tak hanya itu saja, Listyo juga menyoroti tentang protokol kesehatan terkait penanganan covid-19 saat pesta demokrasi itu berlangsung. Dia meminta, polisi untuk cermat menentukan jenis pelanggaran bagi masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Penyidik harus cermat dan teliti menentukan jenis pelanggaran administrasi, pidana pemilihan, pidana umum,” beber Listyo.

Listyo menegaskan, Polri akan memberikan sanksi tegas bila dalam tahapan pesta demokrasi tingkat lokal itu ada yang tak melaksanakan protokol kesehatan. Hal ini berkaitan dengan, Polri sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama dengan lembaga penyelenggara Pemilu.

“Dalam proses penanganan tipiring (tindak pidana ringan), para Direktur, Kasat berkomunikasi dan koordinasi dengan Pengadilan setempat untuk alternatif hukuman bagi pelanggar Protokol Kesehatan,” tambah Listyo.

Dalam arahannya, Listyo juga meminta kepada jajaran reserse kriminal untuk mempersiapkan langkah dan strategi khusus dalam proses penyidikan tindak pidana pemilihan. Sebab, ada wewenang khusus yang diberikan ke Polri.

Direktur Tindak Pidana Umum, Brigadir Jenderal Ferdy Sambo menambahkan bahwa aparat kepolisian juga harus bekerja semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya klaster covid-19 saat pelaksanaan Pilkada serentak.  

“Berikan sanksi sesuai aturan bagi pelanggar Protokol Kesehatan yang setelah di beri peringatan tidak diindahkan,” singkat Fredy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *