Pemilu dan pilkada jangan sampai menjadi ajang disintegrasi bangsa, bahkan KPU mempunyai slogan Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa. Oleh karena itu, pasca pemilu dan pilkada semua harus meneguhkan sebagai anak bangsa untuk tetap menjaga persatuan.
Hal ini ditegaskan Anggota KPU August Mellaz saat sebagai narasumber daring pada Seminar Pilkada Damai 2024 dengan tema “Membangun Pilkada Sukses, Aman, Partisipatif” yang diselenggarakan PWI Pusat di Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Mellaz mengungkapkan tingkat partisipasi dalam Pemilu 2024 sebesar 81,78 % untuk Pilpres, sedangkan untuk Pileg yang masih berlangsung PHPU di MK sebesar 81.42 % untuk DPR dan 81,36 % DPD. Basis perhitungan ini berbeda dengan Pemilu 2019 yang murni dari angka DPT, untuk Pemilu 2024 dari DPT dan DPK.
Terkait pilkada, KPU mengapresiasi dukungan pemda. Mellaz juga menjelaskan saat ini telah terbentuk PPK dan PPS, serta sedang mempersiapkan pembentukan pantarlih. Sementara instrumen hukum, RPKPU pemutakhiran daftar pemilih dan pencalonan, saat ini masih proses harmonisasi.
KPU pun mengapresiasi banyak pihak yang telah mengambil inisiatif yang belum terjangkau KPU, misalnya terkait anak muda melek politik dan publikasi media massa. Hal ini merupakan inisiatif yang luar biasa dan KPU akan menjembatani untuk pilkada di KPU di provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami mengapresiasi seminar yang dilaksanakan PWI Pusat ini, karena membantu sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ini positif, pada saatnya nanti kami juga akan melakukan hal yang sama,” kata Mellaz.
Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun berharap Pilkada serentak 2024 berjalan dengan aman dan damai, partisipasi pemilih tinggi, serta pemimpin terpilih sesuai harapan rakyat. Diskusi ini agar dapat memberikan gambaran berkaitan tantangan Pilkada mendatang.
Selanjutnya Ketua Dewan Pers Nini Rahayu mengatakan, pers wajib mengajak partisipasi masyarakat dalam proses Pilkada 2024. Ia juga meminta pers tidak terjebak pada pemberitaan penyiaran seputar prosedural pemilu dan juga tidak terjebak dalam praktik politik praktis. Pers harus mengangkat dan mencerdaskan masyarakat soal kepemimpinan di tingkat provinsi dan juga daerah.
Turut hadir narasumber lainnya Karoops Polda Metro Jaya Kombespol Tory Kristianto, Tenaga Ahli Kemendagri Suhajar Diantoro, dan terakhir Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.
About Author
