Pemerintah Siap Tambah Pasukan di Papua untuk Antisipasi KKB

Pemerintah Siap Tambah Pasukan di Papua untuk Antisipasi KKB

Pemerintah siap untuk menambah pasukan di Papua jika dirasa masih kurang dalam menjaga keamanan dan mencegah serangan dari KKB.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat melakukan kunjungan di Papua pada Rabu (22/7/2020).

Tak hanya berbicara soal kesiapan pemerintah menambah jumlah pasukan TNI Polri di Papua, dalam kesempatan itu mantan Kapolri tersebut juga meminta pada anggota KKB yang selama ini membuat teror untuk kembali ke pangkuan NKRI.

Tito menjamin anggota KKB yang kembali ke pangkuan RI tak akan ditindak secara hukum dan dijamin kesejahteraannya.

Kecuali, untuk mereka yang memang melanggar hukum.

“Daripada nanti bunuh orang sana, bunuh orang sini akhirnya, kemudian ya penegakan hukum harus kita lakukan.

Bunuh orang, tembak orang, pasti akan ditegakkan hukum karena kita negara hukum,” kata Tito melalui keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).

“Negara tidak boleh kalah dengan siapa pun juga pelanggar hukum, termasuk kelompok bersenjata ini. Kalau dia bunuh orang ya kita tegakkan, kalau kurang pasukan di organik yang ada di daerah (Papua) kurang ya kita tambah,” ucap Tito Karnavian.

Ia menambahkan, pemerintah menaruh perhatian besar dalam membangun dan menyejahterakan Papua.

Untuk itu, ia meminta para anggota KKB kembali ke pangkuan RI dan berperan aktif dalam pembangunan di Papua.

Tito mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan Otonomi Khusus Papua yang akan berakhir pada 2021.

Ia pun meminta para kepala daerah di Papua mengoptimalkan pembangunan di Bumi Cendrawasih dengan dana Otsus yang masih digelontorkan hingga 2021.

“Tolong kepala-kepala daerah juga betul-betul manfaatkan maksimal untuk pembangunan sehingga terbuka lapangan kerja.

Potensi alam Papua ini sungguh luar biasa, apalagi sumber daya manusianya, ini akan cepat maju ini,” kata Tito.

“Ini adalah pulau yang termasuk sumber daya alamnya melimpah. Yang bisa menjadi modal bagi masyarakat Papua.

Kalau semua sudah bekerja seperti di Papua Barat maka saudara-saudara kita ini kita harapkan mereka turut juga membangun daripada membunuh orang lain,” ujar mantan Kapolri itu.

Sementara itu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta aparat yang bertugas di Papua tak mudah terpancing provokasi yang dilakukan sejumlah pihak sehingga melakukan tindakan yang berlebihan.

“Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya, bertindaklah secara hati-hati.

Jangan terpancing melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM,” ujar Mahfud saat berkunjung ke Timika, Papua, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (23/7/2020).

“Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati dan tidak terprovokasi oleh pihak lain,” lanjut dia.

Mahfud juga mengingatkan bahwa aparat harus mengedepankan pendekatan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Ia sekaligus mengingatkan bahwa tugas pemerintah, termasuk TNI dan Polri saat ini, cukup berat.

Sebab, selain mempertahankan keamanan negara, TNI dan Polri juga harus membantu penanganan wabah virus corona (Covid-19).

Mahfud tidak ingin ada salah satu tugas yang terabaikan karena terlalu fokus ke tugas lainnya.

“Khususnya di Papua, harus tetap siaga melakukan pengamanan, sehingga tidak muncul aksi gangguan keamanan yang mengancam integrasi kita,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

iketahui, Mahfud MD mengadakan dialog dengan Satgas yang berasal dari TNI, Polri dan BIN di Papua.

Kehadiran Mahfud itu adalah untuk mengapresiasi aparat yang telah memelihara keamanan, ketertiban dan kesatuan NKRI di Bumi Cenderawasih.

Kunjungan kerja Mahfud MD tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto dan Wakapolri Komjen (Pol) Gatot Eddy Pramono.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *