Pemerintah Serius Tangani Covid-19

Pemerintah Serius Tangani Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sampai saat ini tetap serius menangani persoalan wabah Covid-19.

Hanya saja, Muhadjir mengatakan bahwa hal itu bisa terwujud melalui ‘Trisula Kebijakan’ pemerintah dalam memerangi Covid-19, yakni Penanganan Kesehatan, penyaluran Jaring Pengaman Sosial dan memastikan Survivabilitas Ekonomi.

“Ujung tombak trisula kebijakan adalah penanganan kesehatan untuk memastikan masyarakat terlindungi, tertangani, dan sistem kesehatan mampu melayani,” kata Muhadjir, Kamis (30/4/2020).

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengatakan, bahwa pemerintah tengah menebar jaring pengaman sosial melalui kebijakan yang telah dikeluarkan, dengan tujuan agar masyarakat yang terdampak karena Covid-19 dapat tetap bertahan hidup dengan pemenuhan kebutuhan pokok ekonomi mereka.

“Bersamaan, diluncurkan kebijakan jaring pengaman sosial agar masyarakat rentan yang terdampak ekonominya tetap dapat hidup. Pemerintah juga harus memastikan perekonomian tetap survive di tengah konstelasi ekonomi global seperti saat ini,” ujarnya.

Ditambahkannya, keseriusan pemerintah sangat jelas sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas Jumat (20/3), bahsa Presiden menegaskan akan menggerakkan semua kekuatan pemerintah dan negara untuk mengatasi kesulitan ini, baik permasalahan kesehatan dan sosial-ekonomi yang mengikutinya.

Kini, imbuh Menko PMK, persoalan kesehatan sudah mulai membaik. Pendanaan sudah disiapkan, fasilitas kesehatan ditingkatkan, alat kesehatan seperti APD, alat test hingga ventilator terus disiapkan.

“Kita bergeser, fokus mengurus jaring pengaman sosial. Ada 7 program jaring pengaman sosial yang terdiri dari 4 program non reguler dan 3 program reguler,” sebut Muhadjir.

Mantan Mendikbud ini menjelaskan, bahwa program non reguler adalah program stimulus percepatan penanganan Covid-19, yakni Bansos Sembako untuk Jabodetabek, Bansos Tunai, Bantuan Subsidi Listrik, dan BLT Dana Desa.

Adapun program reguler yaitu Kartu Pra Kerja, Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH), namun dengan perluasan sasaran.

“Untuk jaring pengaman sosial ini, bansos-bansos sudah mulai disalurkan ke masyarakat dan pemerintah akan terus mempercepat penyalurannya,” terangnya.

Bahkan untuk menjaga agar pelaksanaan program dari pemerintah pusat itu berjalan dengan baik, Muhadjir menyebut jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dilibatkan untuk melakukan monitoring.

Termasuk di dalam pelaksanaan teknis di lapangan, aparat keamanan baik itu TNI dan Polri juga terlibat langsung.

“Pemerintah menggandeng KPK untuk bersama-sama melakukan monitoring penyaluran bansos, serta dalam penyalurannya melibatkan TNI Polri. Ini demi akuntabilitas dan transparansi. Kita meminimalkan kesalahan penyaluran,” tegas Muhadjir.

Muhadjir menyampaikan, sesuai rekomendasi KPK, bahwa basis data yang digunakan untuk dasar penyaluran bansos adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pun demikian, pemerintah daerah dapat mendata warga lainnya yang tak masuk dalam DTKS namun terdampak ekonominya dan sesuai kriteria untuk diberi bansos. Selanjutnya data baru tersebut sebagai updating DTKS existing.

Secara umum, Muhadjir Effendy menegakan bahwa pemerintah sangat aware dengan masukan dari masyarakat. Karena betatapun peran aktif masyarakat sebagai mitra kritis sangat diperlukan agar program baik yang dijalankan pemerintah bisa berjalan dengan tepat.

“Niat Pemerintah melindungi warganya dan ini sudah on the track. Jika di lapangan masih terdapat hal yang kurang, mari diperbaiki bersama. Laporkan dan bantu Pemerintah agar kita bisa melayani lebih baik. Mari peduli dan gotong royong serta menjadi bagian dari solusi,” imbuhnya.

Laporan Kemenko PMK

Menko PMK menyampaikan progres Jaring Pengaman Sosial per 29 April 2020. Untuk bansos sembako DKI Jakarta telah disalurkan kepada 284.587 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (30.04%), sedangkan Bodetabek belum ada penyaluran.

Bansos tunai disalurkan kepada 9.827 KPM. Penyaluran program sembako sudah mencapai 13,3 juta KPM (65%), dan telah sampai ke keluarga penerima manfaat sebanyak 10,3 juta KPM (51,5%). Program Keluarga Harapan sudah disalurkan kepada 9.96 juta KPM. Program diskon listrik sudah dimanfaatkan oleh 31 juta KPM (100%).

Untuk Kartu Pra Kerja target 5,6 juta orang, diterima gelombang 1: 168 ribu dan gelombang 2: 288 ribu. Peserta sudah mendapatkan kartu dan baru 150 ribu peserta yang diberikan pelatihan. Untuk BLT-DD, target 12,4 juta orang dan 8157 desa sudahmenyalurkan BLT-DD.

Lebih lanjut, terkait survivabilitas ekonomi, pemerintah mengusahakan agar roda perekonomian tidak sampai lumpuh dan tetap bertahan di tengah wabah Covid-19. Pemerintah menyiapkan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta keringanan angsuran kredit selama satu tahun.

“Insentif ekonomi ini diberikan pemerintah pusat agar perekonomian dan rakyat kecil bisa bertahan di tengah badai Covid-19 ini,” imbuh Muhadjir.

Pemerintah setiap hari melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19. Jika terjadi dinamika lapangan, maka pemerintah akan cepat melakukan adjustment, sehingga tujuan-tujuan kebijakan dapat tercapai lebih optimal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *