Wakil Gubernur DIY meminta kabupaten/kota se-DIY untuk saling berkoordinasi bersama Pemda DIY terkait kesiapan dan upaya masing-masing daerah, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Koordinasi tersebut kian penting, seiring dengan prediksi meningkatnya kunjungan wisatawan pada akhir tahun 2024 mendatang.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY yang digelar pada Senin (25/11/2024) di Hotel Tentrem, Yogyakarta. High Level Meeting TPID DIY yang diikuti oleh TPID kabupaten/kota se-DIY beserta jajaran OPD terkait ini membahas kesiapan Pemda DIY dalam menghadapi HKBN Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
“Saya ingin mendengar kesiapan dan upaya masing-masing kabupaten/kota menjelang Natal dan Tahun Baru yang bisa dikoordinasikan mulai dari identifikasi isu, ketersediaan pasokan, kesiapan irigasi menjelang akhir tahun menyambut musim tanam, dan keamanan pangan. Demikian pula dengan kesiapan infrastruktur jalan, kesiapan pengawasan lalu lintas dan angkutan, dan ketersediaan pasokan BBM dan LPG,” kata Sri Paduka.
Sri Paduka mengungkapkan, dengan prediksi meningkatnya kedatangan wisatawan pada akhir tahun, maka diperlukan antisipasi baik dari sisi pasokan pangan maupun sektor lain seperti aksesibilitas, keamanan, dan sebagainya. Dengan langkah konkret dan strategis, Sri Paduka optimis kinerja ekonomi DIY dapat terus ditingkatkan dengan terjaganya keseimbangan pasokan dan permintaan.
Lebih lanjut, Sri Paduka pun mengatakan, menyikapi dinamika perekonomian DIY terkini dan mencermati prospek perekonomian keseluruhan tahun 2024, terdapat beberapa hal yang perlu diupayakan. Pertama, terkait PDRB, perlu dijamin dan dipastikan Pilkada berjalan kondusif untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Selain itu, mewaspadai dampak cuaca terhadap produksi pertanian. Salah satunya dengan memanfaatkan momentum musim tanam kedua tahun 2024 saat iklim dari La Nina menuju normal. Kita juga harus pastikan penyaluran benih dan pupuk sesuai dengan sasaran petani penerima,” ujar Sri Paduka.
Kemudian terkait inflasi, DIY perlu mengoptimalkan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat di tengah pelaksanaan Pilkada dan potensi penyesuaian harga beberapa komoditas oleh pemerintah. Sinergi program pemerintah daerah, K/L, dan instansi lain dengan gerakan sosial masyarakat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan mulai dari tingkat produsen (petani) hingga konsumen.
“Saya juga berharap, BUMD pangan dapat lebih optimal dalam stabilisasi pasokan pangan dan distribusi pangan (buffer). Kegiatan seperti pasar murah/operasi pasar/SPHP harus dilakukan secara tepat baik dari sisi lokasi, besaran subsidi, durasi, hingga ke penerima manfaatnya untuk dapat diukur efektivitas pelaksanaannya,” kata Sri Paduka.
Terkhusus Kota Yogyakarta, Sri Paduka mengutarakan, langkah-langkah pengelolaan sampah untuk memastikan kebersihan harus diutamakan. Sebab, menjadi tanggung jawab semua untuk menjamin kenyamanan seluruh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati mengatakan, inflasi yang terjadi di DIY selama tahun 2024 relatif rendah, bahkan tidak pernah menyentuh besaran 1 persen setiap bulannya. Disebutkan Herum, pada bulan Oktober 2024 ini, inflasi month to month DIY tercatat sebesar 0,09 persen.
Sementara inflasi year on year (y-on-y) tahun ke tahun DIY (Oktober 2024 terhadap Oktober 2023) pada posisi 1,57 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi nasional yang berada di angka 1,71 persen. Adapun inflasi tahun kalender atau year to date DIY (Oktober 2024 terhadap Desember 2023) cukup rendah yakni sebesar 0,57 persen.
“Untuk tahun ini, angka inflasi DIY secara year on year lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi nasional. Dimana beberapa tahun lalu DIY lebih tinggi, tetapi di tahun 2024 ini cukup terkendali dengan target inflasi pemerintah 2,5 ±1, posisi DIY masih cukup aman,” ujar Herum.
Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.
About Author
