Sudah Tidak Ada Lagi Pasal Kontroversial Dalam RUU BPIP

Sudah Tidak Ada Lagi Pasal Kontroversial Dalam RUU BPIP

suarayogyakarta – Kebutuhan akan produk undang-undang untuk memperkuat pembinaan dan sosialisasi Pancasila merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi saat ini. Meski begitu, para pembuat UU perlu mempertimbangkan secara saksama isi UU itu agar tidak bermasalah di kemudian hari sehingga digugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai, Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang diajukan pemerintah saat ini tetap berpeluang untuk diajukan meski sangat lemah dapat dikabulkan MK.

“Setelah saya baca DIM (daftar inventaris masalah) dan pasal-pasal dalam RUU tersebut, menurut saya potensi untuk judicial review (peninjauan kembali untuk uji materi) itu tetap ada dari kelompok tertentu, tetapi standing position-nya secara hukum menurut saya lemah sehingga potensi ditolak MK sangat besar,” terang Karyono

Menurutnya, dari apa yang ia pahami, RUU BPIP sangat berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Bukan hanya soal judul, melainkan juga substansi yang berbeda. RUU BPIP, kata dia, bukan berusaha menafsirkan Pancasila sebagaimana yang terjadi dalam RUU HIP sebelumnya. “RUU BPIP lebih bersifat teknis yang mengatur ke dalam, pembudayaan, pembinaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugas tersebut diserahkan kepada sebuah badan yang bernama BPIP,” ujar Karyono. Ia pun melihat pasal-pasal dan persoalan yang kontroversial tidak lagi tercantum dalam RUU BPIP yang baru. Misalnya terkait masalah yang dipersoalkan masyarakat seperti tidak dimasukkannya Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pelarangan komunisme, leninisme, dan marxisme, kini sudah dimasukkan di RUU BPIP dalam bagian konsideran mengingat.

Begitu pula pasal-pasal kontroversial terkait dengan dimasukkannya trisila dan ekasila yang disebut sebagai sendi pokok Pancasila itu sudah tidak terdapat dalam RUU BPIP. Selain itu, pembahasan RUU HIP bersifat lebih luas, yang mana pasal-pasalnya mencakup banyak hal, sementara RUU BPIP lebih simpel dan padat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *