Netralitas ASN Dalam Pilkada

Netralitas ASN Dalam Pilkada

Tahapan kampanye dalam Pilkada Serentak 2020 dimulai pada 26 September 2020. Hal yang berbeda dari proses demokrasi sebelumnya yaitu adanya penerapan pencegahan Covid-19, yang secara eksplisit diatur dalam peraturan KPUNomor 6 Tahun 2020.

Pada tahapan ini, kerentanan yang sering dimanfaatan oleh pasangan calon yaitu terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di DIY, ada tiga kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan, yaitu dengan jumlah 8.018 ASN, Sleman 11.266 ASN, dan Gunungkidul dengan 10.101 ASN (data BPS). Muncul pertanyaan; mengapa ASN cenderung dimanfaatkan dalam setiap perhelatan demokrasi (pemilu dan pilkada)?

Ada beberapa alasan yang mendasari hal itu, misalnya saja tingkat pendidikan dan pengetahuan yang memadai, jaringan yang luas, pengaruh kuat (baik dalam keluarga, kelompok, dan masyarakat), dan yang paling pokok yaitu memiliki fungsi strategis dalam mengakses anggaran pemerintah. Pada poin yang terakhir, hal ini diyakini akan mempermudah pelaksanaan kampanye melalui pemanfaatan fasilitas negara (akomodasi, transportasi, dan kewenangan).

Di lain sisi, ASN memiliki pengetahuan terkait kondisi permasalahan maupun potensi yang ada di daerah. Pengetahuan dan pengalaman tersebut bisa jadi digunakan oleh paslon untuk menyusun visi dan misi kandidat, khususnya bagi petahana. Hal ini berakibat pada terselubungnya kampanye dalam desain kebijakan.

Aspek

Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014, khususnya penjelasan Pasal 2 huruf f, netralitas yang dimaksud yaitu bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dijelaskan juga bahwa aspek netralitas ASN meliputi netral dalam politik, netral dalam pelayanan publik, netralitas dalam pelayanan publik, netralitas dalam pemuatan kebijakan dan manajemen ASN.

Mengutip pernyataan La Ode Muh Amin terkait netral dalam politik, ada beberapa indikator, yaitu tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye, baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS (Pengawasan Netralitas ASN, 2018).

Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu paslon, dan tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu paslon kepala daerah/wakil kepala daerah pada masa kampanye.

Ini meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Serta, tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu paslon pada masa kampanye.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *