Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada akhir tahun 2025 akan melampaui proyeksi IMF 4,8%. Pertumbuhan diproyeksikan berada di atas 5,12% y-o-y, didorong sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter.
Optimisme tersebut didukung oleh stimulus likuiditas sebesar Rp200 triliun yang telah digelontorkan ke sistem perbankan. Kebijakan ini bertujuan menekan cost of fund dan mempercepat penyaluran kredit.
Menkeu menjelaskan, stimulus tersebut bertujuan menekan cost of fund perbankan. “Memang itu tujuan saya, biar dia belanja lagi. Kalau belanja kan ekonominya jalan,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KITA lewat kanal Youtube Kementerian Keuangan, Senin (22/9/2025).
Langkah injeksi dana ini berjalan sinkron dengan kebijakan Bank Indonesia yang telah menurunkan suku bunga 25 basis poin. Sinyal perbaikan ekonomi dunia muncul setelah The Fed menurunkan tingkat bunga acuan menjadi 4,25%.
Perekonomian Indonesia sendiri pada triwulan II 2025 tercatat tumbuh 5,12% y-o-y. Pertumbuhan ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang resilien (tumbuh 5%).
Sementara itu, inflasi per Agustus 2025 cukup stabil di level 2,31% y-o-y. Kondisi tersebut disebut sebagai “Goldilocks condition” atau amat ideal.
Kinerja APBN hingga 31 Agustus 2025 mencatat defisit sebesar 1,35% dari PDB. Pendapatan Negara mencapai Rp1.638,7 triliun, sementara Belanja Negara terealisasi Rp1.960,3 triliun.
Terkait penerimaan yang terkontraksi secara neto, Menkeu menetapkan strategi “quick win” pajak. Salah satu fokus utamanya adalah penegakan hukum.
“Pemerintah akan mengejar eksekusi tagihan sekitar Rp50 sampai Rp60 triliun dari 200 penunggak pajak besar yang sudah inkracht,” kata Menkeu.
Di pasar keuangan, arus modal asing (capital inflow) mencapai Rp42,61 triliun. Angka ini mencerminkan kepercayaan investor yang terjaga.
Menkeu menyimpulkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap membaik. “Peranan APBN dalam mendukung program prioritas nasional dan sebagai katalis pertumbuhan akan terus diperkuat,” ujar Menkeu.
About Author
