Mendagri: Netralitas ASN Kunci Keberhasilan Pilkada 2020

Mendagri: Netralitas ASN Kunci Keberhasilan Pilkada 2020

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengemukakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Pemerintah daerah (Pemda) berperan penting dalam hal tersebut karena memiliki kewenangan, mulai penyusunan program hingga pengalokasian anggaran.

“Perlu diwaspadai berkaitan dengan mutasi kepegawaian dan jabatan, serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi publik,” kata Tito di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Ia menjelaskan sesuai aturan perundang-undangan, dalam jangka waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon (paslon), kepala daerah tidak diperkenankan melakukan mutasi pejabat, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Adapun penetapan Paslon dijadwalkan pada 23 September 2020 mendatang. Artinya dihitung mundur ke belakang dari tanggal tersebut bagi daerah yang melaksanakan pilkada tidak boleh terjadi perombakan pejabat.

“Hingga saat ini, sudah 720 usulan mutasi yang ditolak Kemdagri berdasarkan undang-undang tersebut. Kecuali pejabat yang wafat atau pejabat yang mendapatkan masalah hukum misalnya sebagai tersangka yang ditahan. Kemudian juga mengisi jabatan-jabatan yang memang betul-betul kosong sehingga harus diisi untuk efektivitas,” jelas Tito.

Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, dalam perhelatan kontestasi politik, ASN sering tergerus dalam pusaran kekuasaan. ASN kerap berada pada posisi dilematis dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.

Dia menyebut, tidak sedikit ASN yang bermain politik praktis dengan menginisiasi dan menggalang dukungan politik. Dengan harapan kelak mendapatkan promosi jabatan atau keuntungan tertentu lainnya. “Kita berharap dalam Pilkada 2020 hal itu tidak akan terjadi,” tegas Abahan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *