Kenormalan Baru, RUU Omnibus Law Harus Segera Disahkan

Kenormalan Baru, RUU Omnibus Law Harus Segera Disahkan

Pemerintah tengah mematangkan skema kenormalan baru agar perekonomian nasional kembali bangkit. Namun kebijakan tersebut membutuhkan dasar regulasi dengan mengesahkan berbagai Rancangan Undang-undang (RUU) di DPR seperti RUU Omnibus Law.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Teddy Anggoro mengatakan untuk mengejar pemulihan dan target ekonomi, Indonesia tidak boleh memiliki hambatan regulasi. Karena itu, semua RUU penting dan mendesak harus segera disahkan.

“Subtansi tersebut sangat penting, khususnya untuk menjadi dasar hukum pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi ini,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2020.

Teddy menjelaskan RUU tersebut termasuk yang masuk prolegnas seperti Omnibus Law maupun RUU penting lainnya. Apalagi terdapat Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di dalamnya mengatur pengajuan RUU di luar prolegnas dengan alasan keadaan luar biasa, konflik dan bencana alam serta keadaan lain yang merupakan urgensi nasional.

“Ini adalah waktu yang tepat membuktikan kerja keras bersama pemerintah melakukan pembahasan dan pengesahan RUU dalam prolegnas dan di luar prolegnas yang penting dan mendesak dengan tempo waktu yang sesegera mungkin tanpa mengurangi kualitas undang-undang,” terangnya.

Ia menambahkan pemerintah saat ini mengundangkan sejumlah aturan yang bersifat darurat selama penanggulangan virus korona atau covid-19. Sejak 16 April lalu, sudah 9 peraturan yang diterbitkan oleh Presiden mulai dari tingkatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, sampai Instruksi Presiden.

Jumlah ini belum ditambah peraturan dan keputusan di tingkat menteri, lembaga dan pemerintah daerah. Sayangnya tindakan tersebut hanya bersifat sementara, sedangkan kondisi normal baru maupun pemulihan ekonomi membutuhkan regulasi yang bersifat jangka panjang.

“Jika kita perhatikan apa yang dilakukan pemerintah adalah tindakan untuk saat ini atau lebih tepatnya selama pandemi berlangsung,” pungkas dia.

Serupa dengan pernyataan Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa. Ia meminta pemerintah segera memulihkan kondisi ekonomi nasional pascapandemi covid-19 berakhir. Salah satu upayanya dengan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

“Pascavirus korona, tentu perlu ada pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah maupun DPR,” kata Saan di Jakarta, Jumat, 3 April 2020.

Saan meminta setiap fraksi di Parlemen segera menindaklanjuti Surat Presiden (Surpres) dan draf RUU Ciptaker yang masih di meja pimpinan DPR. “Kalau pimpinan sudah menelaah dan mengkaji terkait dengan surat Presiden mengenai omnibus law, baik perpajakan maupun cipta kerja, mungkin akan jauh lebih baik kalau misalnya mulai dibahas,” ujar Saan.

Saan mengusulkan pembahasan RUU Ciptaker dimulai melalui fraksi ataupun komisi di DPR. Mengingat tugas pertama setelah wabah ini berakhir adalah memulihkan kondisi ekonomi.

“Apakah (omnibus law) diberikan ke fraksi-fraksi, komisi, dan sebagainya untuk mengantisipasi nanti pascavirus korona. Karena kita perlu melakukan recovery (pemulihan) secara cepat,” kata Saan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *