Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta meminta kepada takmir masjid untuk menjaga fungsi rumah ibadah agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu menjelang tahun politik 2024. Tempat ibadah memiliki peran strategis dalam mengedukasi umat beragama.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Nadhif mengatakan, tahun 2023 menjadi tahun strategis menuju tahun politik 2024. Untuk itulah visi dan misi tempat ibadah harus dipertahankan agar tidak terjebak dalam kepentingan politik.
“Perlu upaya preventif agar tempat ibadah tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” kata dia pada penguatan ekonomi umat sekaligus moderasi beragama yang diikuti tokoh agama dan takmir masjid di Kota Yogyakarta, Selasa (24/1/2023).
Menurutnya, visi dan misi takmir masjid harus dijaga. Tempat ibadah harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengedukasi dan pembinaan umat.
“Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tidak ingin tempat ibadah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang tidak bermuara pada harmoni,” katanya.
Di Kota Yogyakarta ada sekitar 1.000 tempat ibadah untuk umat muslim. Belum lagi gereja, kapel dan tempat ibadah bagi umat agama yang lain.
Tempat ibadah harus mampu memberikan kontribusi agar masyarakat hidup dengan tenteram, damai, dan rukun. Sehingg nantinya aktivitas ibadah maupun kegiatan sosial kemasyarakatan berjalan dengan baik, termasuk kegiatan untuk penguatan ekonomi.
Kementerian tidak memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan di tempat ibadah. Untuk itulah mereka terus mampu memberikan edukasi dan sosialisasi, agar pengelola memiliki pemahaman terhadap regulasi.
Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan, Pemkot Yogyakarta akan memberikan edukasi dan sosialisasi terkait Pemilu 2024. Tidak hanya menyasar takmir masjid saja, namun juga tempat ibadah umat yang lain.
“Kegiatan akan dilakukan untuk elemen masyarakat lain sehingga masyarakat di Yogyakarta memahami pemilu dengan lebih baik,” katanya.
Sumadi berharap seluruh elemen masyarakat di Kota Yogyakarta memiliki kesadaran politik yang baik sehingga bisa memanfaatkan hak mereka saat Pemilu 2024.
Masyarakat harus pandai memilih calon dan menghindari politik uang. “Gunakan hak suara dengan bijak jangan sampai kalah dengan politik uang,” katanya.
About Author
