Kandidat Ketum MUI Harus Shodiqul Hukumah dan Himayatul Ummah

Kandidat Ketum MUI Harus Shodiqul Hukumah dan Himayatul Ummah

SOLO – Munas ke-10 MUI jadi momentum strategis dalam mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), umat, dan bangsa ke depan. Karena itu, perlu dipersiapkan evaluasi dan perumusan program yang visioner. Serta mengidentifikasi calon ketua umum (ketum) yang memenuhi kualifikasi keulamaan, mumpuni, dan istiqomah.

Kandidat atau tokoh yang berpeluang besar jadi ketum ke depan, salah satunya K.H. Miftachul Ahyar saat ini menjabat Rais Aam PBNU. Sedangkan kandidat lainnya dipilih melalui formatur semacam Ahlul Wali Wal Afdi. Yaitu menentukan tentang siapa yang dipilih jadi ketum, kemudian diberi kewenangan menyusun dewan pimpinan harian.

Menjadi calon pemimpin MUI, tidak sekadar shadiqul hukumah (mitra pemerintah), tapi juga mengayomi ummat. Sebab, ummat merupakan binaan umat Islam agar tidak berkehendak menyesatkan dan menyimpang.

“MUI kan salah satu tugasnya menjaga akidah dari ummat. Jadi, kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi kok ternyata tidak sejalan dengan paham MUI yang ahlussunnah wal jamaah, ya tidak termasuk di dalamnya,” ucap Ketua MUI Solo Subari, Jumat (4/9).

Sebagai himayatul ummah (pengayom masyarakat), MUI telah melakukan langkah-langkah strategis dan konkret untuk melindungi umat Islam dari hal-hal yang buruk. Seperti makan dan minuman yang haram, kebodohan dan kemiskinan, serta bahaya paparan paham radikal dan terorisme. 

Sebagai shodiqul hukumah, MUI sudah menjalankan berbagai program kerja yang saling mengisi dan melengkapi dengan program pemerintah. MUI bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah untuk membantu meringankan beban dan tanggung jawab pemerintah. Di antaranya mencakup bidang keagamaan, dakwah, halal, kerukunan umat beragama, pendidikan, ekonomi dan keuangan syariah, kesehatan, kependudukan, hingga masalah penyalahgunaan narkoba.

Hasil Rakernas V MUI, mendorong seluruh elemen khususnya pimpinan MUI di seluruh jenjang untuk kembali mengukuhkan Ukhuwwah Islamiyah, Ukhuwwah Wathaniyyah, dan Ukhuwwah Insaniyah. Serta memperteguh posisi MUI sebagai khadimul ummah dan shodiqul hukumah. 

Sejak dibentuk pertama kali, MUI sudah menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah. Di masyarakat, MUI berlaku sebagai himayatul ummah atau pelindung umat. Bagi pemerintah, menjadi mitra atau shaqidul hukumah. Dua peran inilah yang terus ditingkatkan dan dikuatkan demi persatuan umat (Ukhuwah Islamiyah) dan bangsa (Ukhuwah Wathaniyah).

Hasil Rakernas MUI ke-V mengamanahkan dewan pimpinan agar menjadikan Munas 2020 sebagai momentum reposisi peran, khidmah, kebangkitan, dan transformasi di era Revolusi Industri 4.0. Dibarengi peran konstruktif ketum MUI sebagai lokomotif. Rakernas juga mengamanahkan penyiapan munas dengan sebaik-baiknya. Hal ini penting karena terjadi polarisasi di kalangan umat pasca-Pemilu 2019 akibat perbedaan ijtihad politik.

Sosok ketum MUI mendatang, merupakan isu yang sangat penting, strategis, dan akan menentukan arah bangsa ke depan. Setidaknya, ikut mengawal para pemimpin bangsa. MUI sebagai wadah ulama, zuama, dan cendekiawan muslim di Indonesia, menjadi tumpuan dan harapan. Ketum ke depan diharapkan terbebas dari kepentingan kelompok Islam yang berafiliasi kepada radikalisme. Sehingga berpotensi memecah belah anak bangsa, khususnya umat Islam. Seperti ISIS, HTI, dan lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *