Jurus Pemerintahan Jokowi Atasi Banjir di Jakarta

Jurus Pemerintahan Jokowi Atasi Banjir di Jakarta

Banjir melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah mulai surut. Walau sudah surut, Pemprov DKI dan Pemerintah pusat masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengatasi banjir agar tak terulang lagi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan langkah yang akan dilakukan pemerintah buat menanggulangi banjir di kawasan Jabodetabek yang dilakukan dari hulu, tengah, hingga ke hilir. Berikut ulasannya:

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan akan melanjutkan kembali proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Proyek tersebut sempat terhenti sejak 2017 dan baru terealisasi 16 kilometer (km) dari total 33 km.

“Saya kira iya (dilanjutkan normalisasi). Normalisasi sama, kan sudah banyak dibahas, semua butuh dilebarkan di video Pak Anies juga sama dilebarkan kemudian dibikin supaya penampung air lebih banyak,” ujar Basuki saat ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1).

Basuki menyebut, saat ini normalisasi terhenti di wilayah sekitar Kampung Pulo dan Otista. Sehingga dua kawasan tersebut masih terimbas banjir. “Sebelum Kampung Pulo. Ini alirannya kan ke sana ke utara, ini dari Bogor, jadi ini kejadiannya.

Pihaknya akan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menuntaskan kendala-kendala pada proyek normalisasi. Nantinya dari sisi pembangunan akan dikerjakan oleh PUPR, sementara dari sisi pembebasan lahan menjadi urusan Pemda DKI.

“Jadi itu tetap Pemprov itu tugasnya membebaskan lahan. Kami membangun. Itu kolaborasi. Tapi ya itu harus dilihat detail. Harus liat skemanya. Saya enggak mau debat lah, saya tidak dididik untuk berdebat.

Presiden Jokowi mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan penanggulangan banjir dengan cara membangun bendungan Ciawi dan Sukamahi. Bendungan tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2020.

“Di bogor selesai kira-kira akhir tahun depan insya Allah, kalau jadi akan bisa lebih dikendalikan,” kata Jokowi saat berbincang dengan para awak media di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12).

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pembangunan bendungan yang ada di daerah Bogor akan selesai mengingat pembebasan lahan sudah hampir 100 persen.

“Di bagian hulu, kami meneruskan pembangunan bendungan di Sukamahi dan Ciawi yang kita percepat tahun ini akan bisa jadi karena tanahnya sudah bebas sebagian besar bebas sudah 90 persen lebih,” kata Basuki dikutip dari Antara, Jumat (3/1).

Penyebab Banjir Menurut Presiden Jokowi
Sementara itu, Presiden Jokowi menyebut banjir yang merendam sejumlah wilayah di Jabodetabek dikarenakan kerusakan ekosistem dan ekologi. Tak hanya itu, dia menilai banjir tersebut juga terjadi lantaran masyarakat membuah sampah sembarangan.

“Karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada. Tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah dimana-dimana banyak hal,” ujar Jokowi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Kamis (2/1/2020).

Untuk itu, Jokowi meminta agar pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk bekerja sama menangani masalah banjir tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan bahwa hal terpenting saat ini adalah mengevakuasi warga terdampak banjir.

Jokowi Pindahkah Ibu Kota dari Jakarta ke Kaltim
Presiden Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan rencana pemindahan ibu kota dapat meminimalisir banjir dan macet. Sebab akan mengurangi jumlah penduduk di Jakarta.

“Sekali lagi kalau tidak pindah ibu kota ya memang tetap akan sulit,” kata Jokowi beberapa waktu lalu.

“Sehingga yang terjadi kepadatan penduduk semakin nambah semakin hari, 56 persen penduduk kita di Jawa khususnya Jakarta dan sekitarnya. PDB ekonomi kita 58 persen ada di Jawa khususnya di Jakarta, sehingga perlu pemerataan ekonomi. Saya kira itu,” kata Jokowi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga memastikan, Ibu Kota Baru akan terbebas dari banjir, karena banyak ruang terbuka yang dapat menyerap air.

“Sudah dihitung berapa jumlah penduduknya yang akan ada di situ, 2,75 juta. Intinya, ada kawasan ibu kota ada perluasan. Menjadi berapa,” kata Basuki di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1).

Menurutnya, wilayah yang akan dibangun ibu kota negara baru tidak memiliki sejarah banjir dan bencana lainnya minim terjadi. Namun, jika terjadi perubahan habitatnya kemungkinan bisa terjadi banjir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *