Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis tudingan ikut campur atau cawe-cawe dalam pemilihan calon presiden (capres) maupun cawapres di Pilpres 2024. Jokowi menegaskan pertemuannya dengan enam ketua umum partai politik beberapa hari lalu merupakan ajang diskusi politik.
“Cawe-cawe? He..he..he.. bukan cawe-cawe. Itu diskusi aja kok, kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi sudah sampaikan saya ini kan juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe,” kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Jokowi menegaskan, urusan capres merupakan urusan partai. Dia mengaku hal tersebut sudah berulang kali ditegaskannya.
“Urusan capres itu urusannya partai atau gabungan partai sudah bolak balik saya sampaikan. Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja,” tuturnya.
Jokowi mengatakan, selain sebagai pejabat publik, dirinya juga merupakan pejabat politik. Menurut dia, tidak ada konstitusi yang dilanggarnya.
“Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaliguspejabatpublik,” kata Jokowi.
“Saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau bicara politik boleh dong. Saya bicara berkaitan pelayanan publik bisa dong, nah itu memang tugas Presiden. Hanya memang kalau nanti ada ketetapan KPU saya gitu,” imbuhnya sembari menunjukkan gestur tanda diam.
Jokowi menegaskan, urusan capres merupakan urusan partai. Dia mengaku hal tersebut sudah berulang kali ditegaskannya.
“Urusan capres itu urusannya partai atau gabungan partai sudah bolak balik saya sampaikan. Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja,” tuturnya.
Jokowi mengatakan, selain sebagai pejabat publik, dirinya juga merupakan pejabat politik. Menurut dia, tidak ada konstitusi yang dilanggarnya.
“Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaliguspejabatpublik,” kata Jokowi.
“Saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau bicara politik boleh dong. Saya bicara berkaitan pelayanan publik bisa dong, nah itu memang tugas Presiden. Hanya memang kalau nanti ada ketetapan KPU saya gitu,” imbuhnya sembari menunjukkan gestur tanda diam.
About Author
