Presiden Joko Widodo (Jokowi) klaim kondisi politik Indonesia jelang Pilpres 2024 jauh lebih baik dibanding Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.
Pasalnya kata Presiden Jokowi, hiruk pikuk politik saat ini hanya terjadi di media sosial dan media massa.
Sementara di tengah masyarakat, keterbelahan sosial cukup bisa ditekan dan mudah dikendalikan dibandingkan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.
Hal itu diungkapkan Jokowi di depan konglomerat Indonesia pada acara Outlook Perekonomian Indonesia yang digelar di Jakarta Jumat (22/12/2023).
“Kalau kita buka sosial media, nonton tv, adu debat antarpolitisi sepertinya suasananya panas, sepertinya, tapi kalau Bapak Ibu turun ke masyarakat ke daerah Bapak Ibu bisa merasakan rakyat itu santai-santai saja,” bebernya.
Pun Jokowi mengklaim kondisi politik Indonesia saat ini masih adem-adem saja meski kurang dari dua bulan lagi menyelenggarakan Pilpres 2024.
Lantas Jokowi membandingkannya dengan kondisi politik Indonesia pada 2014 dan 2019.
Menurutnya, kondisi saat ini jauh lebih baik dibanding dua masa tersebut. Hal itu tandanya masyarakat Indonesia sudah mulai cukup dewasa dalam menyikapi politik.
“Saya kira sangat jauh dibanding 2014 dan 2019, sangat beda sekali. Artinya masyarakat kita sudah mulai dewasa dalam berpolitik,” jelasnya.
Jokowi pun menjamin situasi politik 2024 ini jauh lebih mudah dikendalikan apabila tiba-tiba terjadi gejolak.
“Yang panas pun bisa segera didinginkan, kalau terbelah sedikit bisa segera bersatu kembali,” tuturnya.
Sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD juga memprediksi situasi politik dan keamanan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kondusif.
Bahkan, menurutnya lebih baik dari Pemilu 2019 karena tidak banyak muncul kampanye yang mengusung politik identitas.
“Untuk pemilu 2024 situasi politik dan keamanan akan lebih baik dibanding pemilu 2019,” ujarnya Senin (03/07/2023) seperti dimuat keterangan tertulis.
Menurut Menteri Mahfud MD, pada Pemilu 2019 lalu, kampanye yang mengusung Politik Identitas telah dimulai sejak 4 November 2016 atau tiga tahun sebelumnya dengan mengumpulkan massa dalam jumlah besar.
Kampanye dengan pengumpulan massa ini dilakukan secara bergelombang di sejumlah daerah, dengan jargon mulai dari 411 hingga kemudian menjadi 211 yang berkembag hingga Pipres 2019.
“Sekarang ini Pemilu tinggal tujuh bulan (menjelang Pemilu 2024), yang begitu-begitu (politik identitas) sudah tidak banyak, ada sedikit-sedikit tapi tidak mengundang masa yang mengkhawatirkan dan panas,” tuturnya.
Namun, situasi ini dalam pandangannya tidak membuat pemerintah mengurangi kewaspadaan terhadap munculnya kampanye-kampanye yang mengusung politik identitas, khususnya di media massa dan media sosial.
About Author
