Infrastruktur berbasis wilayah merupakan strategi penting dalam membangun Kota Yogyakarta yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, Kota Yogyakarta dapat mewujudkan visinya sebagai kota yang ramah lingkungan, inklusif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Ririk Banowati menjelaskan, infrastruktur dalam pembangunan kota tidak hanya sebatas hal fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial.
Dicontohkannya, infrastruktur fisik meliputi jaringan transportasi termasuk jalan raya, jembatan, jalur kereta api dan terminal.
Infrastruktur transportasi yang memadai akan memperlancar mobilitas orang dan barang, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan mendukung sektor pariwisata Yogyakarta.
Selain itu, infrastruktur fisik termasuk fasilitas publik, meliputi sekolah, rumah sakit, puskesmas, pasar, dan ruang terbuka hijau (RTH). Fasilitas publik yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung aktivitas sosial dan ekonomi.
“Nah anggaran infrastruktur ini tidak hanya ada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman ( DPUPKP ) Kota Yogyakarta, yang jadi mitra Komisi C ada juga dinas lain misal DLH Kota Yogya berkaitan dengan pembangunan TPS 3R Karangmiri dan Kranon, walaupun anggarannya dari Danais tapi yang membangun itu dari DLH,” terang Ririk Banowati dalam Obrolan Tugu DPRD Kota Yogyakarta, yang mengusung tema “Infrastruktur Berbasis Wilayah” di Perempatan Tugu Jogja, Sabtu (25/5/2024).
Lebih lanjut dijelaskan Ririk, proyek strategis di tahun 2024 di antaranya melakukan perbaikan atau rehabilitasi bangunan empat kantor kelurahan yaitu Klitren, Suryatmajan, Bausasran dan Tahunan, yang bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan masyarakat di wilayah.
“Kami mendorong pembangunan 4 kantor kalurahan, harusnya ada 5 tapi karena anggaran terbatas sehingga dicari mana yang prioritas,” ujarnya.
Selain itu juga akan dikerjakan perbaikan fasilitas pendidikan satu di antaranya yakni di SD Widoro Tegal Panggung, dan juga SMPN 10 Yogyakarta dengan pagu anggaran mencapai Rp 4 Miliar.
Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro menambahkan, infrastruktur merupakan tulang punggung bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Akses yang memadai terhadap infrastruktur berkualitas menjadi kunci untuk membuka peluang, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bambang Seno menambahkan bahwa 10 program strategis pembangunan Kota Yogyakarta telah ditetapkan untuk tahun 2024. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan Yogyakarta yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Di antara program strategis tersebut yakni pembangunan Grha Budaya Taman Budaya Embung Giwangan Tahap II yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana kebudayaan dan edukasi, kemudian pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral RSUD Kota Yogyakarta, pembangunan Gedung Puskesmas, Pakualaman dan Kraton, serta penataan permukiman kumuh Kelurahan Terban.
“Di bidang ekonomi, Pasar Terban sebentar lagi akan menjadi pasar premium, yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Diharapkan, wilayah Terban pun ekonominya dapat meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid IPW Bappeda Kota Yogyakarta, Siti Nursanti Irriani mengatakan, salah satu poin penting dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang baru disahkan pada tahun 2021 adalah mandatory spending atau belanja wajib untuk infrastruktur sebesar minimal 40 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Nah ini memang harus kita dorong anggaran belanja infrastruktur, karena di HKPD itu minimal 40 persen sedangkan konsumsi kita itu baru sekitar 20-26 persen mungkin,” ujarnya.
“Makanya ada beberapa proyek strategis yang kami gulirkan, dan setiap tahun kami mengeluarkan SK tentang proyek strategis tersebut, makanya instruktur ini menjadi menjadi tulang punggung dari perekonomian. Sebab itu, selain menyelaraskan hubungan keuangan pusat dan daerah, misal anggaran pendidikan dan kesehatan telah melampaui minimalnya, sekarang bagaimana kita tidak mengurangi kedua anggaran tersebut tapi bisa mendorong anggaran infrastruktur paling tidak mencapai 40 persen,” ujarnya.
Terkait revitalisasi Pasar Terban, Siti Nursanti Irriani menilai hal ini sangat perlu untuk dilakukan mengingat lokasi pasar tersebut sangatlah premium dan dekat dengan bisnis district maupun kawasan kampus.
“Tapi yang kita tahu, kondisi pasarnya bertolak belakang dengan lokasinya. Sehingga sejak tahun 2023 kami mendapatkan anggaran pusat untuk revitalisasi, karena itu butuh anggaran yang besar sekali,” ujarnya.
“Kami pun dorong agar ruang publik tidak hanya memiliki 1 fungsi. Sehingga kami akselerasi penataan sektor informal, termasuk relokasi PKL kawasan tertentu di Terban, untuk mengembalikan pedestrian sebagaimana fungsinya,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkualitas membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Kota Yogyakarta dapat mencapai visi sebagai kota yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. (HAN)
About Author
