DPR Garansi 1.000 Persen RUU HIP Dibatalkan

DPR Garansi 1.000 Persen RUU HIP Dibatalkan

Suarayogyakarta.com – Polemik tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) masih terus berlanjut, seiring belum sahnya sikap DPR RI apakah akan melanjutkan atau mencabutnya RUU tersebut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tentunya di tengah iringan gelombang penolakan berbagai unsur masyarakat, baik ormas agama maupun ormas kebangsaan.

Menyikapi masih adanya gelombang pro dan kontra itu, salah satu anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem, Fauzi H Amro sepakat untuk mengakhiri perdebatan tentang RUU HIP. Ia menyatakan bahwa mayoritas fraksi di DPR akan membatalkan pembahasan RUU tersebut.

“Kita akan cabut RUU HIP dari prolegnas, dan ada 7 fraksi yang sudah setuju. saya garansi 1.000 persen RUU ini tidak dilanjutkan,” kata Fauzi dalam diskusi online bertemakan ‘Mengakhiri Polemik RUU HIP’ yang digelar oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI), Selasa (14/7/2020).

Ia pun menyarankan kepada semua pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU HIP pada hari Kamis 16 Juli 2020 besok di DPR, agar mengurungkan niatnya saja dan mengalokasikan energi bagaimana agar COVID-19 dapat ditanggulangi dengan cepat.

“Energi yang mau kita lakukan untuk demo, itu kita alihkan ke energi yang lain saja. Apalagi di DKI ini kasus COVID-19 terus naik bahkan sampai 4.000 lebih,” ujarnya.

Namun, ia pun mempersilahkan kepada elemen ormas yang masih menolak RUU HIP dan ingin mencabut RUU tersebut dari Prolegnas untuk datang ke DPR melakukan dialog dengan para pimpinan, dengan tujuan menyepakati bersama bahwa RUU HIP dibatalkan dari rencana pembahasan di parlemen.

“Saya sepakat komitmen harus ada pernyataan sikap semua fraksi untuk tidak melanjutkan, agar polemik-polemik di kalangan masyarakat bisa berakhir. Dan saat ini polemik kita adalah COVID-19,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan, Zuhairi Misrawi. Ia nengatakan bahwa RUU HIP sudah menjadi perdebatan masa lalu. Karena partainya pun sepakat mengakhiri perdebatan tersebut.

“Bagaimana masa depan HIP. HIP ini masa lalu karena saudara Novel (Bamukmin), NU dan Muhammadiyah dan sebagainya tidak setuju. Dan UU kan akan kita jalani bersama-sama. Karena semua pihak tidak setuju maka ini jadi masa lalu,” kata Zuhairi dalam kesempatan yang sama.

Saat ini menurutnya, konsentrasi publik seharusnya mengarah ke persoalan bagaimana agar Indonesia mampu lepas dari Pandemi COVID-19. Baginya, menangani wabah ini perlu kerjasama yang baik bagi seluruh elemen bangsa.

“Bagaimana kaum muda bersama-sama bantu pemerintah, karena COVID ini butuh pancasila dan semua elemen bangsa. Kita bangun kebersamaan, soal COVID intinya kita besatu, hilangkan fitnah, perpecahan dan sebagainya,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *