Dewas KPK: Tidak ada pelanggaran kode etik dalam TWK pegawai KPK

Dewas KPK: Tidak ada pelanggaran kode etik dalam TWK pegawai KPK

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan, tidak ada pelanggaran etik dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

“Dewan Pengawas secara musyawarah dan mufakat berkesimpulan seluruh dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh pimpinan KPK tidak cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers virtual, Jumat (23/7).

Seperti diketahui, terdapat tujuh pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK. Diantaranya terkait laporan tentang perbuatan dan tindakan pimpinan yang membiarkan pelaksanaan asesmen yang diduga melanggar hak kebebasan beragama/berkeyakinan, kebebasan berekspresi/berpendapat dan hak bebas dari perlakukan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Termasuk pelecehan seksual dan tidak menindaklanjuti pengaduan pegawai atas pelanggaran tersebut.

Dewas mengatakan, seluruh materi asesmen wawasan kebangsaan dalam pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN disediakan oleh BKN dan pimpinan KPK tidak ikut dalam menyusun materi pertanyaan TWK tersebut.

Setelah pelaksanaan TWK yang diikuti oleh seluruh pegawai KPK selesai, tidak ada pegawai yang menyatakan keberatannya mengenai materi pertanyaan dalam TWK tersebut. Baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pimpinan KPK. 

Sehingga tidak benar, terdapat perbuatan dan tindakan pimpinan KPK yang membiarkan pelaksanaan asesmen dan tidak menindaklanjuti pengaduan pegawai karena materi asesmen wawasan kebangsaan disediakan oleh BKN, bukan pimpinan KPK.

Selain itu, terkait penambahan pasal dari Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat pimpinan tanggal 25 Januari 2021 terkait pelaksanaan TWK ke dalam draf Perkom alih status sebelum dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk rapat harmonisasi. 

Dewas mengatakan, penyusunan Perkom nomor 1 tahun 2021 tentang alih status pegawai KPK dilakukan melalui pembahasan bersama dengan seluruh pimpinan KPK dan pejabat struktural yang rumusannya disusun oleh Biro Hukum bersama-sama dengan Biro SDM.

Selanjutnya, terkait rapat harmonisasi Perkom di Kemenkumham yang hanya dihadiri sendiri oleh Ketua KPK. Rapat harmonisasi juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Cahya Harefa.

Sehingga tidak benar dugaan Ketua KPK pada saat mengikuti harmonisasi datang sendiri dengan membawa draf Perkom yang telah ditambahkan klausul Tes Wawasan Kebangsaan secara diam-diam.

Lebih lanjut terkait maladministrasi TWK pegawai KPK yang diputuskan Ombudsman, Tumpak mengatakan, Dewas KPK tidak mencampuri putusan tersebut dan pihaknya juga mengaku tidak mengetahui masalah tersebut.

“Tentang maladministrasi yang telah diputuskan oleh ORI (Ombudsman Republik Indonesia), kami tidak mencampuri putusan tersebut dan kami juga tidak tahu masalah itu dan apakah pimpinan akan menindaklanjuti itu, kami juga tidak tahu, itu terserah pimpinan (KPK) yang akan menilai dan kami juga belum pernah baca apa putusannya,” ujar Tumpak.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan adanya maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih menyampaikan, hasil pemeriksaan secara keseluruhan akan difokuskan pada tiga isu utama yaitu pertama adalah rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), kedua pada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN, ketiga tanggal penetapan hasil assessment TWK.

“Tiga ini lah yang dan secara umum oleh Ombudsmen telah ditemukan potensi-potensi maladministrasi. Yang nantinya akan ditindak lanjuti dan disampaikan kepada pihak terkait,” ujar Najih.

Temuan tersebut kata Najih, akan diteruskan Ombudsman ke pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penyampaian ini khususnya pada Presiden, pihak Ombudsman telah memberikan surat syarat sehingga temuan maladministrasi yang didapati oleh Ombudsman ini bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah-langkah selanjutnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *