KUHP yang baru disahkan Desember tahun lalu sudah menampung aspirasi masyarakat Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah melakukan sosialisasi dan dialog, sekaligus menampung aspirasi rakyat Indonesia. Kegiatan ini dilakukan selama 4 bulan dan dianggap mencukupi, baru KUHP…
Read More
Kantor Staf Presiden ( KSP ) menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu ) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja diterbitkan untuk mengakomodir kepentingan rakyat dan negara. Tujuannya antara lain dan menyederhanakan proses birokrasi dan membuka lapangan kerja…
Read More
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). “Perppu ini sangat diperlukan untuk menghadapi krisis ekonomi tahun 2023 sehingga dampak buruknya akan dapat diminimalisir untuk rakyat Indonesia,” kata Juru…
Read More
KUHP adalah peraturan yang baru disahkan untuk menggantikan versi yang lama. Pemerintah membuka lebar ruang diskusi KUHP agar tidak ada kesalahpahaman di tengah masyarakat. Selain itu, sosialisasi dan diskusi akan membuat rakyat lebih paham maksud dari pasal-pasal yang ada dalam…
Read More
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, menyebut pengesahan RUU KUHP menjadi undang-undang menyempurnakan tata regulasi hukum di Indonesia. “Karena akan menyempurnakan tata regulasi hukum di Indonesia yang dicapai melalui konsolidasi hukum pidana melalui undang-undang sektoral dan mencegah disparitas pidana antara…
Read More
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramowardhani mengaku bahagia dengan disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP oleh DPR RI pada Selasa, 6 Desember 2022. Menurut Jaleswari, KUHP yang baru itu beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.…
Read More
Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta mengatakan, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan RUU operan dari DPR periode 2014-2019. Pembahasaannya saat itu disebutnya telah dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan banyak pihak. Namun pada penghujung pengesahannya di 2019, banyak pihak yang…
Read More
Masyarakat Jogja dan sekitarnya di DIY lebih memilih calon presiden atau capres yang mengusung nilai toleransi dan enggan memilih capres yang memainkan politik identitas. Di daerah dengan tingkat keberagaman yang tinggi, masyarakat DIY memiliki preferensi politik yang inklusif. Mereka cenderung…
Read More
Pemerintah RI melalui kerja sama dengan banyak pihak, utamanya pada sosialisasi yang dilangsungkan oleh Kemenkumham dengan dibantu banyak akademisi telah menjamin bahwa segala proses RKUHP mulai dari perencanaan hingga pembahasan mampu dengan sangat transparan dan menyerap segala bentuk aspirasi dari…
Read More
Terdapat banyak sekali pasal dalam RUU KUHP yang mendukung kepentingan masyarakat hingga mereka yang tinggal di daerah, maka dari itu adanya sosialisasi RKUHP yang terus digencarkan oleh pemerintah bahkan hingga ke wilayah 3T di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan.…
Read More