Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah diwakilkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang (UU) melalui rapat paripurna yang digelar pada 6 Desember 2022 lalu. Hal…
Read More
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional tetap menjunjung semangat demokrasi di Indonesia dan sudah ada jaminan dari banyak pihak. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir, karena KUHP nasional telah mengakomodir banyak kepentingan masyarakat. Beberapa Pasal dalam KUHP versi baru dianggap kontroversial…
Read More
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) versi baru menguntungkan rakyat Indonesia, terutama perempuan. Ada banyak pasal dalam KUHP yang mengakomodir hak-hak perempuan. Oleh karena itu, pemerintah meminta rakyat agar mendukung KUHP dan tidak menentangnya. Pengesahan KUHP baru pada akhir tahun 2022…
Read More
Oleh : Sarah Faradiba Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan formula yang disusun pemerintah untuk menguatkan sektor keuangan, oleh karenanya regulasi ini diharapkan bisa bermanfaat bagi investor, pengusaha, pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan tak terkecuali kesejahteraan kelompok…
Read More
Opini, Suarayogyakarta Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja telah banyak melalui segala proses perencanaan dan perancangan yang matang, karena juga mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif yang ada di masyarakat Indonesia. Tepat pada tanggal 30 bulan Desember tahun 2022…
Read More Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah direvisi rupanya sempat menuai penolakan dari beberapa pihak, namun demikian, KUHP yang baru mampu mendorong keadilan korektif dan restoratif yang dibutuhkan di zaman sekarang. Perlu diketahui bahwa keadilan korektif adalah, keadilan yang berkaitan…
Read More
Dimasa tahun politik 2023 ini, umumnya para pendukung partai atau calon tertentu, mulai gerilya menyebarkan pesan kebencian. Mereka mulai mencari kesalahan dan kejelekan rivalnya. Dan hal ini tak jarang akan memicu amarah secara kolektif, jika provokasi yang dimunculkan sudah keterlaluan.…
Read More
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah sesuai prosedur, dan perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut disampaikan Yusril melalui keterangan resminya yang diterima InfoPublik,…
Read More
Beberapa waktu belakangan, media ini sangat massif untuk menyebarkan propaganda isu-isu yang hits di media sosial, seperti KUPI II (Kongres Ulama Perempuan Indonesia). Propaganda yang dilakukan oleh media ini menyasar kepada kesadaran pembaca untuk melihat dengan kritis bahwa, KUPI merupakan…
Read More
Suarayogyakarta – Pagi baru saja menjelang ketika penulis membaca berita yang mengejutkan sekaligus membahagiakan, baik di grup Whatsapp maupun tersebar di lini masa media sosial; United Libertaion Movement of West Papua (ULMWP ) dan Pemerintah Indonesia, melalui Komnas HAM, sepakat melakukan jeda…
Read More