Bangkitkan UMKM, pemerintah terus tingkatkan pengadaan belanja produk UMKM

Bangkitkan UMKM, pemerintah terus tingkatkan pengadaan belanja produk UMKM

 JAKARTA. Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi sektor yang terdampak dengan adanya pandemi virus corona (Covid-19). Pemerintah pun menyediakan berbagai stimulus dan bantuan guna mendorong UMKM kembali bangkit di era adaptasi kebiasaan baru atau new normal.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit, menerangkan terdapat tiga kategori dari UMKM saat masa pandemi ini. Pertama, UMKM yang bangkrut dan oleh pemerintah langsung dimasukkan dalam kategori peneriman bantuan langsung tunai (BLT).

Kedua, kategori UMKM yang menurun permintaannya. Ketiga, kategori UMKM bertahan. Untuk kategori dua dan tiga, dilakukan upaya dengan perluasan pembiayaan, digitalisasi, restrukturisasi dan relaksasi kredit, insentif pajak dan offtaker.

Victoria menambahkan, bagi kategori UMKM menurun dan bertahan dilakukan pengembangan untuk pemulihkan melalui pengembangan atau pemberdayaan UMKM, melalui program Bangga Buatan Indonesia. Pada kampanye Bangga Buatan Indonesia pemerintah mendorong baik masyarakat maupun pemerintah sendiri untuk menggunakan produk UMKM.

“Sampai saat ini, data yang kami dapatkan data naik turun atau bergerak, itu ada tersedia dana Rp 371 triliun. Ini jadi captive market bagi UMKM untuk penyedia bagi barang-barang yang dibutuhkan pemerintah,” jelas Victoria dalam Webinar ‘Mencari Jalan Terang UMKM dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional’ pada Selasa (4/8).

Untuk belanja pemerintah bagi produk UMKM dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, aplikasi bela pengadaan diperuntukkan bagi pengadaan belanja pemerintah kurang dari Rp 50 juta yang ditujukan bagi usaha mikro. Kedua, aplikasi pengadaan langsung secara elektronik untuk pengadaan Rp 50 juta sampai Rp 200 juta bagi usaha kecil. Dan ketiga, laman UMKM di e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Kita buat khusus laman untuk UMKM bertanding dengan UMKM jadi kita buat satu lapangan sama, Kita enggak akan membiarkan UMKM melawan yang besar-besar. Kalau mereka dipertemukan di dalam laman umum pasti susah menang apalagi usaha kecil. Jadi UMKM bisa menunjukkan daya saing produknya bisa dapatkan peluang dari belanja pemerintah,” jelas Victoria.

Belanja pemerintah untuk produk UMKM tergolong masih rendah. Nilai realisasi paket pengadaan pemerintah secara elektronik yang dimenangkan usaha kecil pada tahun 2020 baru senilai Rp 40 triliun dari Rp 321 triliun atau sekitar (12,4%).

Dari data per 12 Juni 2020, tingkat partisipasi usaha kecil dalam pengadaan pemerintah secara elektronik tahun 2008-2020, baru 167.263 pelaku usaha kecil yang terlibat dalam sistem pengadaan secara elektronik, dari total 380.454 pelaku usaha terlibat.

Selain mendorong belanja pemerintah untuk produk UMKM, juga dilakukan program  digitalisasi UMKM. Ditargetkan hingga akhir tahun nanti ada 10 juta UMKM yang sudah go digital.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *