Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta mengatakan, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan RUU operan dari DPR periode 2014-2019. Pembahasaannya saat itu disebutnya telah dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan banyak pihak. Namun pada penghujung pengesahannya di 2019, banyak pihak yang…
Read More
Pemerintah terus membuka ruang publik kepada masyarakat seluas-luasnya untuk bisa terus ikut andil dalam memberikan masukan pada penyempurnaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), sehingga bisa segera disahkan untuk menggantikan KUHP lama. Secara resmi Indonesia memang sudah menjadi sebuah negara…
Read More
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) menjaring masukan dari masyarakat terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). “Beberapa waktu lalu kami melibatkan organisasi bantuan hukum (OBH) di Kalteng, dan beberapa waktu nanti kami…
Read More Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)menjadi RUU yang paling terkenal karena memuat banyak pasal baru, dan RUU ini akan segera disahkan oleh pemerintah. Dalam RKUHP mencakup akomodasi kesepakatan dan kemajemukan bangsa. Di mana warga Indonesia yang multi etnis, berhak memberi…
Read More
Presiden Joko Widodo tau Jokowi dinilai mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok Indonesia. Jejak pembangunan yang berhasil direalisasikan oleh Jokowi menyentuh hingga ke daerah-daerah terpencil. Keberhasilan Jokowi mewujudkan pemerataan pembangunan di Tanah Air ini diakui oleh Kepala Dinas Pekerjaan…
Read More
Pakar hukum dari Universitas Negeri Semarang, Prof Dr R Benny Riyanto, SH MHum, CN, berharap seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat mendukung dan mendorong secepatnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) di 2022. Upaya ini akan meninggalkan produk Kolonial Belanda, dan…
Read More
Pemerintah Kota Tarakan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada nelayan mulai Oktober, November hingga Desember mendatang sebesar Rp 1.734.000 per nelayan. Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan pihaknya, jumlah nelayan yang mengantongi kartu Kusuka…
Read More
Pakar hukum dari Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN., berharap seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat mendukung dan mendorong secepatnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) di 2022. Upaya ini akan meninggalkan produk Kolonial Belanda, dan kemudian…
Read More
Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI, disebut sebagai undang-undang sapu jagat atau omnibus law. Tujuan utama UUCK adalah untuk menciptakan lapangan kerja…
Read More
Pemerintah Indonesia memulai program vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau Booster kedua pada 29 Juli 2022. Sasaran utama penerima vaksin COVID-19 dosis keempat ini adalah tenaga kesehatan dan kelompok rentan lainnya seperti lansia. Indonesia adalah satu dari banyak negara yang tegas…
Read More