Author: Rini

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, upah minimum (UMP) tahun 2023 akan mengalami kenaikan. Meski begitu, Ida enggan menjawab secara detail besaran kenaikan UMP tahun depan. “Ada (kenaikan UMP), beberapa (persen),” kata Menaker Ida saat meninjau acara Job Fair Nasional…

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar meresmikan Warung NKRI dan menggelar Dialog Kebangsaan di Jalan Nginden Tim Surabaya, Minggu (30/10/2022). Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Dahlan Iskan, dan tokoh lintas agama.  Boy Rafli…

Presiden Joko Widodo mengatakan, bantuan langsung tunai (BLT) subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah 99,7 persen tersalurkan Dari capaian tersebut menurutnya BLT subsidi BBM sudah hampir selesai tersalurkan. “Hari ini BLT BBM telah tersalurkan 99,7 persen. Jadi hampir selesai. Ini tinggal menyisir…

Pemerintah tengah mengejar pengesahan draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP akhir 2022 ini. Namun setidaknya, masih ada 14 isu krusial yang menjadi polemik dan pembahasan. Isu krusial yang masih dibahas antara pemerintah dengan DPR dan menjadi polemik di…

Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) DIY terus mengintensifkan pelaksanaan vaksinasi booster, guna mengejar target vaksin booster hingga 70 persen di akhir tahun ini. “Pelaksanaan vaksinasi terus kami intensifkan sampai akhir tahun 2022 ini, sampai adanya keputusan dari pemerintah pusat apakan…

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) mengatur masyarakat Indonesia agar tertib dan tidak melanggar hukum pidana. Selain itu, RUU ini juga mengutamakan eksistensi kehidupan beragama dan menempatkannya di posisi yang tinggi. Seseorang yang terbukti menistakan agama akan mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. RKUHP adalah…

MANOKWARI,–Rakor Forum Komunikasi Daerah Otonomi Khusus dan Istimewa (Fordasi) setiap tahun dilaksanakan bergilir, dimana tahun ini Provinsi Aceh sebagai tuan rumah. Kegiatan yang akan dilaksanakan di Aceh itu merupakan kegiatan forum desentralisasi asimetris untuk daerah khusus dan istimewa akan dilaksanakan…

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mendapat dukungan dari berbagai pihak. Mereka menyetujui RUU ini karena akan mengubah wajah Indonesia menjadi lebih baik karena hukum pidana akan diberlakukan dengan tegas dan adil. RKUHP sebentar lagi akan disahkan oleh pemerintah dan proses pembuatannya…

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akan menjaga demokrasi di Indonesia, karena rakyat diperbolehkan berpendapat dan tidak dilarang untuk bersuara. Masyarakat tidak perlu takut adanya pembungkaman karena dalam RKUHP, yang dilarang adalah hinaan ke kepala negara, bukan kritikan. Indonesia adalah…

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi mendukung DPR RI untuk menyelesaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan mengakomodasi kritik dan saran dari masyarakat. “Kita berikan dukungan pada lembaga legislatif untuk dapat menyelesaikan rancangan KUHP kita yang baru, dengan tetap mengakomodir…