August 9, 2020

Akademisi Klaim RUU Ciptaker Bisa Jadi ‘Oase’ di Tengah Pandemi

YOGYA – Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof Wihana Kirana Jaya menilai, Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) Omnibus Law bisa menjadi semacam oase atau harapan batu di tengah krisis yang mengancam di masa pandemi Covid-19.

Wihana mengatakan, permasalahan pelik soal investasi yang dihadapi Indonesia dan kerap menjadi penghambat para investor seperti regulasi yang tumpang tindih serta birokrasi yang menyebabkan bottleneck investasi perlu diselesaikan segera, salah satunya melalui RUU Ciptaker Omnibus Law.

“Harus diakui kita perlu mencari paradigma baru di masa pandemi ini. Pemikirannya tidak bisa seperti di masa normal, harus di masa krisis juga. Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang ada saat ini upaya pemerintah untuk memulai lebih awal, sebelum kondisi normal kita harus menarik perhatian dan investasi-investasi baru,” kata Wihana dalam diskusi virtual bertajuk “Solusi Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi”, Rabu (29/7/2020).

Dia berpendapat, istilah investasi tidak bisa dilihat hanya sebagai investasi asing saja.

Menurutnya, RUU Cipta Kerja juga memiliki semangat untuk mendorong investasi lokal yang basisnya ekonomi masyarakat.

“Justru dalam regulasi ini, ada batasan-batasan. Policy dan rule of the game-nya coba diselaraskan agar investasi lokal juga terdorong dan terakselerasi,” katanya.

“Meski awalnya ini dirancang ideal untuk masa sebelum pandemi untuk mendorong aggregat demand, tapi bukan berarti kita bisa bersantai. Harus ada pemikiran bagaimana kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga sementara peringkat kemudahan berbisnis kita masih tertinggal?,” lanjut Wihana.

Hal ini juga diamini oleh pengajar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Maruf.

Di tengah kontroversi yang ditimbulkannya, dia mengklaim bahwa semangat RUU Cipta Kerja justru bisa mengakselerasi dan menstimulus ekonomi rakyat.

“Tidak hanya pro investor besar, RUU Cipta Kerja ini juga sangat pro investor lokal yang skalanya ekonomi rakyat. Regulasi dibabat untuk melihat kepentingan di lapangan langsung,” klaim Maruf.

Mengurus perizinan saat ini, menurut Maruf, harus diakui sangat sulit.

Persyaratan-persyaratan memulai usaha juga seringkali tidak sesuai dengan skala usaha yang ada.

“UMKM kita saat ini tidak mudah untuk bisa memulai kembali. Dengan regulasi yang ada saat ini, UMKM harus membuat UPKL atau bahkan AMDAL, ya pastinya tidak mampu. Justru RUU Cipta Kerja ini mengedepankan peranan negara untuk masyarakat,” kata Maruf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *