Wakil Kepala BSSN: Milenial Harus Amalkan Nilai Pancasila

Wakil Kepala BSSN: Milenial Harus Amalkan Nilai Pancasila

Suarayogakarta.com – Generasi milenial diajak Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Pol. Dharma Pongrekun untuk bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Pengamalan nilai-nilai Pancasila ini, penting bagi generasi milenial dalam menghadapi Puncak Bonus Demografi 2030. Pengamalan ini juga penting terutama dalam melalui era teknologi informasi.

Dharma menuturkan, menjemput Puncak Bonus Demografi 2030 berarti harus menyiapkan generasi unggul. Namun, saat ini yang umum terjadi banyak milenial yang tidak produktif dalam memanfaatkan teknologi.

“Jadi ini menjadi tantangan untuk menuju 2030 dengan generasi produktif,” kata Dharma saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Peringatan Natal Nasional DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Surabaya.

Puncak Bonus Demografi adalah saat jumlah kelompok usia produktif (umur 15-64 tahun) jauh melebihi kelompok usia tidak produktif (anak-anak usia 14 tahun ke bawah dan orang tua berusia 65 ke atas). Dengan kata lain, kelompok usia muda kian sedikit, begitu pula dengan kelompok usia tua.

Bonus demografi tercermin dari angka rasio ketergantungan (dependency ratio), yaitu rasio antara kelompok usia yang tidak produktif dan yang produktif. Pada 2030 angka rasio ketergantungan Indonesia akan mencapai angka terendah, yaitu 44 persen.

Dharma dalam beberapa kesempatan selalu mengingatkan generasi muda untuk bijak dalam memanfaatkan internet, termasuk media sosial. Dengan bijak bermedia sosial, generasi muda akan menjadi figur-figur berkualitas.

Dharma menekankan, generasi muda harus menjadi agen perubahan. Untuk mencapai hal tersebut, mereka perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Ketua Umum GAMKI Willem Wandik menuturkan, Rakernas GAMKI membahas sejumlah agenda, salah satunya mencari solusi atas persoalan bangsa, seperti intoleransi, ekstremisme, radikalisme hingga status otonomi khusus untuk Papua setelah 2021.

“Indonesiasentris juga menjadi fokus kami, termasuk agenda besar Presiden Jokowi tentang pembangunan sumber daya manusia di Indonesia yang maju dan unggul,” ucap anggota Komisi V DPR ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *