Pemerintah hari ini mewacanakan pilkada tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat, tapi melalui DPRD. Hal tersebut telah mendapatkan dukungan dari mayoritas partai politik di parlemen, hanya tersisa partai PDI-P yang menyatakan penolakan, dan PKS masih menimbang wacana tersebut.
Hal tersebut menuai respon dari berbagai kalangan, gelombang penolakan muncul. Sebab, hal tersebut dianggap sebagai upaya untuk semakin melemahkan demokrasi di Indonesia.
Umar Ma’ruf Koordinator Jaringan Aktivis Demokrasi Indonesia (JAKDI) sekaligus Demisioner Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyampaikan bahwa wacana pilkada melalui DPRD tentu harus ditolak, karena hal tersebut tidak sejalan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
“Wacana tersebut harus ditolak, karena jelas-jelas hal itu tidak sesuai dengan konstitusi dan spirit reformasi”. Ujar Umar.
Umar juga menyampaikan bahwa pemerintah khususnya lembaga legislatif harus tahu diri, dimana DPR hari ini menjadi salah satu lembaga dengan kepercayaan masyarakat yang rendah, dimana pilkada melalui DPRD hanya menghasilkan potensi perpindahan money politics yang sebelumnya dilakukan paslon ke masyarakat, akan beralih dari paslon ke para anggota DPRD.
“Lembaga legislatif harusnya ngaca dan tahu diri, DPR ini lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah, pilkada melalui DPRD hanya menghasilkan potensi pindahnya praktek money politics yang semula paslon pada masyarakat, berpindah ke paslon ke DPRD”. tegas Umar.
Umar juga menilai bahwa pilkada melalui DPRD adalah upaya nyata pemerintah dalam melemahkan demokrasi, sebab suara rakyat tidak lagi menjadi hal yang penting bagi pemerintah, dimana seharusnya suara rakyat adalah yang utama dalam negara demokrasi, ini jelas mengarah pada otoritarianisme yang dikehendaki oleh pemerintah Prabowo – Gibran.
“Narasi pelemahan demokrasi belakangan ini menguat, dan hal itu bukan sekedar dongeng, wacana kebijakan pilkada melalui DPRD jelas upaya nyata pemerintah dalam melemahkan demokrasi, bukti pelemahan yang nyata, dan ini mengarah pada pemerintah hari ini menghendaki otoritarianisme” pungkas Umar.
About Author
