Suara Yogyakarta – Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) kini tengah menunggu disahkan. Partisipasi masyarakat pun turut ditampung demi disahkannya RUU KUHP sebagai produk hukum yang mencerminkan bangsa Indonesia. Hal tersebut terwujud lewat Dialog Publik yang telah terselenggara…
Read More
Suara Yogyakarta – Sebagai produk hukum yang mencerminkan bangsa Indonesia, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tengah menunggu disahkan dan turut menampung partisipasi masyarakat. Hal tersebut terwujud lewat Dialog Publik, yang telah terselenggara di 11 kota/kabupaten di Indonesia…
Read More
Suarayogyakarta – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan telah menyerap dan menampung aspirasi mahasiswa berkaitan dengan perumusan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). “Kami berdialog soal RUU KUHP, banyak sekali mendapatkan masukan yang sangat…
Read More
Suarayogyakarta – Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan telah menyerap dan menampung aspirasi mahasiswa berkaitan dengan perumusan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). “Kami berdialog soal RUU KUHP, banyak sekali mendapatkan masukan yang sangat berarti, misalnya seperti…
Read More
Suarayogyakarta – Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) yang berlandaskan Pancasila, perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat masa kini. Apalagi, revisi RUU KUHP yang dimulai sejak 1970-an masih tidak kunjung terwujud sampai saat ini. Hal tersebut disampaikan Direktur Informasi Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Direktorat…
Read More Pemerintah terus membuka ruang publik kepada masyarakat seluas-luasnya untuk bisa terus ikut andil dalam memberikan masukan pada penyempurnaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), sehingga bisa segera disahkan untuk menggantikan KUHP lama. Secara resmi Indonesia memang sudah menjadi sebuah negara…
Read More
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) menjaring masukan dari masyarakat terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). “Beberapa waktu lalu kami melibatkan organisasi bantuan hukum (OBH) di Kalteng, dan beberapa waktu nanti kami…
Read More
Pakar hukum dari Universitas Negeri Semarang, Prof Dr R Benny Riyanto, SH MHum, CN, berharap seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat mendukung dan mendorong secepatnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) di 2022. Upaya ini akan meninggalkan produk Kolonial Belanda, dan…
Read More
Suara Yogyakarta – Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) menyampaikan sejumlah catatan terkait pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Gus Fahrur mendukung RKUHP diselesaikan dengan tetap mengakomodasi kritik dan saran warga. “Kita berikan dukungan pada lembaga legislatif untuk…
Read More
Suara Yogyakarta – Tim perumus Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah mengakomodasi publik. Setidaknya, ada dua hal yang telah diakomodasi. Pertama, hal mengenai penghapusan pasal advokat curang yang merupakan bentuk apresiasi tim setelah mendengar masukan dari semua pihak. Kedua,…
Read More