Pemerintah pusat menyatakan masih mengedepankan upaya-upaya persuasif untuk membebaskan pilot Selandia baru yang disandera kelompok separatis di Kabupaten Nduga, Papua. Kendati demikian, opsi memenuhi tuntutan penyandera soal kemerdekaan Papua ditutup.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membenarkan, pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Penyanderaan itu selepas kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) membakar pesawat Susi Air di Kabupaten Nduga, Selasa (7/2).
Menko Polhukam juga sudah mengetahui tuntutan kelompok separatis yang tak akan membebaskan Mehrtens jika kemerdekaan Papua tak diberikan. Atas hal itu, Mahfud menyatakan negara bergeming.
“NKRI berdasar konstitusi dan berdasar hukum internasional dan berdasar kenyataan faktual adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi soal itu dan kami akan mempertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian secuil pun dari NKRI,” ujar Mahfud seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2).
Saat ini, menurutnya, penegak hukum melakukan pendekatan persuasif untuk menyelamatkannya. “Kita sedang melakukan persuasi untuk bisa menyelamatkan sandera, keselamatan sandera adalah prioritas. Oleh sebab itu, persuasi pendekatannya,” ujar Mahfud.
Namun, dia mengungkapkan, pemerintah tak menutup kemungkinan adanya opsi lain untuk penyelamatan Mehrtens dari kelompok separatis pimpinan Egianus Kogoya di Paro. “Kami tidak menutup opsi lain untuk melakukan tindakan,” ujar Mahfud.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin juga menegaskan penyanderaan ini tidak mungkin dikompensasi dengan kemerdekaan Papua seperti yang diminta kelompok tersebut.
“Itu kan ada pihak (aparat TNI/Polri) kita, (kemudian) ada pihak negara dari pilotnya sebagai warga negara tentu akan mengambil peran. Tetapi nggak mungkin dikompensasi dengam kemerdekaan,” ujar Kiai Ma’ruf dalam keterangan persnya di sela kunjungan kerja ke Barus, Tapanuli Tengah, Rabu (15/2).
Ma’ruf mengatakan, tuntutan kelompok separatis tersebut sudah tidak relevan. Dia meyakini, aksi yang mereka lakukan tidak mewakili masalah Papua, tetapi kelompok tertentu di wilayah Papua Pegunungan. “Itu nggak relevan konteksnya, bukan masalah Papua tapi masalah Papua di satu daerah di pegunungan,” ujarnya.
Sementara, kelompok separatis telah merilis rekaman video sebagai bukti penguasaan mereka terhadap Mehrtens. “Kami menepati janji kami untuk membuktikan dan bertanggung jawab secara politik atas penyanderaan pilot Philips Marks Marthens asal Selandia Baru,” kata Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, Selasa (14/2).
Ia melanjutkan, tentara gerilyawan pro kemerdekaan Papua akan menjadikan Kapten Philips sebagai barter politik untuk mendesak Indonesia dan dunia internasional mengakui kemerdekaan Bumi Cenderawasih. “Pilot Susi Air asal Selandia Baru adalah jaminan politik,” ujar Sebby.
Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Kav Herman Taryaman mengatakan, pihaknya bersama jajaran kepolisian sudah menyiapkan tim untuk mengevakuasi Mehrtens jika nanti keberadaannya telah diketahui.
“Tim Gabungan TNI-Polri telah menyiapkan tim evakuasi apabila sewaktu-waktu diketahui keberadaan pilot tersebut,” kata Herman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/2).
Herman menyebut, pencarian dilakukan di wilayah Kabupaten Nduga dan sekitarnya. Tim gabungan TNI-Polri mencari keberadaan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu menggunakan pesawat TNI AU dan Polri.
“Untuk mengoptimalkan pencarian, Tim Gabungan TNI-Polri kini bergabung dengan Satgas Damai Cartenz,” ujar Herman. Selain itu, TNI-Polri juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak lainnya, antara lain, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah daerah. Dia menegaskan, upaya pencarian mengedepankan keselamatan Mehrtens.
Aparat keamanan juga turut membantu evakuasi masyarakat sipil di Distrik Paro, Kabupaten Nduga. Herman mengungkapkan, yang dievakuasi pada Rabu (8/2) adalah 15 pekerja, bangunan puskesmas yang mengeklaim sempat diancam kelompok separatis.
Kemudian pada Jumat (10/2) 25 warga Paro dievakuasi; Sabtu (11/2) sebanyak 33 warga Paro dan Senin (13/2) sebanyak 167 orang.
“Saat ini TNI Polri juga menangani warga Distrik Paro yang melakukan eksodus karena merasa ketakutan. Termasuk atas permintaan Bupati Nduga untuk membantu evakuasi,” kata dia.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan, masih menunggu laporan dari tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang diturunkan penjabat bupati Nduga ke Paro. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada hasil. Mereka masih berada di jalan karena untuk mencapai Paro harus melintasi sungai yang cukup lebar, ” katanya.
Diplomat Selandia Baru dan dua staf Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dilaporkan telah tiba di Timika, Papua, Senin lalu. Hal ini dilaporkan Jubi TV pada Rabu (15/2).
Ketiga diplomat Selandia Baru yang hadir adalah wakil Kepala Misi Diplomatik Selandia Baru untuk ASEAN Brendan Andrew Stanbury dan Patrick John Fitzgibbon dan Alexander Mcsporran dari Kedutaan Besar Selandia Baru. Mereka didampingi staf Kemenlu RI Dionisius Elvan Swasono dan Nicolas Hendrik Theodorus.
Jubi TV melaporkan kedatangan mereka di kota Timika untuk memantau perkembangan pencarian Mehrtens.
Pada Senin siang, mereka menghadiri rapat yang dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III. Para diplomat mengungkapkan harapannya agar Mehrtens dapat ditemukan dalam keadaan hidup dan sehat serta segera dibebaskan.
About Author
