PUPR Bedah 4.000 Rumah di Papua Barat

PUPR Bedah 4.000 Rumah di Papua Barat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini ditargetkan menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah untuk 4.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Papua Barat pada 2020.

“Kami siap melakukan bedah rumah untuk 4.000 unit di Papua Barat tahun ini. Bedah rumah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat di Papua Barat agar lebih layak huni,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam siaran pers, Senin (11/5).

Kementerian PUPR, menurut Khalawi, akan tetap berupaya agar program bedah rumah dapat tetap berjalan di seluruh Indonesia. Namun, dalam proses pendataan kesiapan masyarakat di lapangan, pihaknya tetap berpedoman pada protokol pencegahan Covid-19.

“Protokol kesehatan bagi pencegahan Covid-19 tetap kami laksanakan dalam Program BSPS guna menjaga kesehatan para tenaga fasilitator lapangan (TFL) dan masyarakat. Salah satunya dengan menjaga jarak, mengenakan masker, dan menjaga kebersihan,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat, Pither Pakabu mengungkapkan,  untuk mempercepat  pelaksanaan program perumahan swadaya, pihaknya telah menggelar  rapat koordinasi dengan tim teknis di seluruh wilayah Papua Barat melalui video teleconference.

“Itu dilakukan karena adanya pemberlakuan kebijakan lockdown di seluruh kabupaten atau kota di Papua Barat,” kata Pither  yang didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya, Iryanto Sirait.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, total  bantuan BSPS di Provinsi Papua Barat sebanyak 4.000  unit, terdiri atas 500 unit pembangunan rumah baru dan 3.500  unit peningkatan kualitas rumah yang tersebar di 13 lokasi, yakni 12 kabupaten dan satu kota.

Sebaran BSPS di Papua Barat meliputi Kabupaten Raja Ampat (30 unit), Kabupaten Tambrauw (165 unit), Kabupaten Manokwari (590 unit), Kabupaten Pegunungan Arfak (73 unit), Kabupaten Manokwari Selatan (100 unit), dan Kabupaten Teluk Bintuni (279 unit).

Lainnya tersebar di Kabupaten Teluk Wondama (250 unit), Kabupaten Kaimana (181), Kabupaten Fakfak (270 unit), Kabupaten Sorong Selatan (90 unit), Kabupaten Maybrat (120 unit), Kabupaten Sorong (670 Unit), dan Kota Sorong (565 Unit).

Pither Pakabu menjelaskan, kegiatan BSPS masuk dalam program padat karya Kementerian PUPR. Program ini digulirkan antara lain untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Program BSPS dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tengah masa pandemi Covid-19,” tandas dia.

Sumber : https://investor.id/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *