Pro kontra RUU HIP, BPIP respons kehendak masyarakat

Pro kontra RUU HIP, BPIP respons kehendak masyarakat

Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono Atmoharsono menegaskan pemerintah, dalam hal ini BPIP merespons kehendak masyarakat di tengah pro kontra Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Negara (HIP).

Karjono, melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa RUU HIP sebenarnya bertujuan memperkuat kelembagaan BPIP yang bertugas melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila.

Hal itu disampaikannya saat webinar bertema “RUU Haluan Ideologi Pancasila Penguatan atau Degradasi Ideologi” yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Menurut dia, saat ini berdirinya BPIP diatur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019.

Karena itu, katanya, pihaknya mendukung pengesahan RUU HIP agar BPIP bisa diperkuat dengan dasar hukum, terutama UU untuk menjaga dan memperkuat haluan ideologi Pancasila melalui pembinaan ideologi Pancasila.

Dalam perjalanannya muncul kontroversi, seperti soal pencantuman frasa Trisila, Ekasila dalam RUU HIP, dan belum dimasukkan dalam diktum mengingat Tap MPRS Nomor XXV/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Karjono sepakat bahwa frasa Tri Sila dan Eka Sila dihapus karena sudah selesai dengan proses Pancasila 1 Juni, 22 Juni Piagam Jakarta dan 18 Agustus 1945, serta setuju Tap MPRS Nomor XXV/1966 tersebut dimasukkan dalam Diktum Mengingat.

Ia mengingatkan RUU HIP merupakan inisiatif DPR sehingga prihatin jika ada anggota atau unsur parlemen yang berkomentar tidak sejalan dengan RUU tersebut karena sama saja menyalahkan diri sendiri.

Untuk itu, Karjono menghimbau dan mengajak seluruh elemen bangsa, masyarakat untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi proses pembentukan peraturan perundang-undangan kepada DPR dan pemerintah dengan tetap mendengarkan suara rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *