Pemerintah Jokowi-Ma’ruf menargetkan inklusi keuangan pada 2024 bisa tembus mencapai 90 persen. Angka ini dipatok mengingat inklusi keuangan Indonesia tergolong kecil dibandingkan dengan negara Asia lain.
“Dan untuk keuangan inklusi itu kemarin dalam ratas, Bapak Presiden (Joko Widodo (Jokowi) targetkan 90 persen. Target itu harus terealisasi di tahun 2024,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2).
Airlangga mengatakan untuk kejar target inklusi keuangan tersebut, maka salah satu cara dilakukan pemerintah yakni mendorong percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP). “Oleh karena itu target ini salah satu yang utamanya, melalui ETP pemda ataupun dana desa,” tambah dia.
Pihak pemerintah juga telah sepakat untuk melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (pemda). Langkah ini diharapkan bisa memperkuat koordinasi dalam kerja sama kelompok teknis, serta tim percepatan digitalisasi daerah untuk mendukung elektronifikasi dari transaksi pemda supaya target inklusi keuangan yang ditargetkan .
Airlangga Hartarto bersama dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang diwakili oleh Dirjen Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan sebelumnya menandatangani Nota Kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) .
Tujuan kesepakatan tersebut adalah mendorong transformasi digital di daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan dan perluasan ETP pada khususnya dan transaksi pembayaran ritel di masyarakat pada umumnya untuk Indonesia Maju.
About Author
