Situasi nasional hari-hari terakhir menunjukkan semakin tergerusnya ruang demokrasi rakyat. Alih-alih hadir sebagai pengayom, pemerintah bersama elit politik justru menjadikan rakyat sebagai kambing hitam atas krisis yang terjadi. Kebijakan dan pernyataan yang lahir dari lingkaran kekuasaan tidak hanya gagal memberikan solusi, tetapi juga menyalahkan rakyat sebagai biang masalah.
Lebih jauh, tindakan represif aparat negara dalam menghadapi gelombang aspirasi rakyat semakin memperlihatkan wajah otoritarianisme yang menggerogoti sendi-sendi demokrasi. Kami menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya massa aksi yang dipukul, disiksa, bahkan dibunuh oleh aparat negara. Darah mereka bukan sekadar air mata penderitaan, melainkan api perlawanan yang akan terus menyala di dada setiap pejuang. Setiap nyawa yang direnggut adalah saksi bahwa kekuasaan hari ini berdiri di atas kuburan rakyatnya sendiri.
Selain itu, pembungkaman sistematis melalui pembatasan liputan media serta pelumpuhan fitur siaran langsung di platform digital seperti Instagram dan TikTok menunjukkan adanya ketakutan kekuasaan terhadap kebenaran. Langkah-langkah itu tidak hanya melawan akal sehat, tetapi juga melanggar hak konstitusional rakyat untuk menyuarakan pendapat dan berekspresi.
Dalam kondisi demikian, DPC GMNI Yogyakarta menegaskan bahwa tugas utama mahasiswa adalah berpihak kepada rakyat, melawan segala bentuk penindasan struktural, serta memastikan bahwa demokrasi tidak dijadikan topeng bagi kepentingan sempit oligarki. oleh karena itu, GMNI Yogyakarta dengan tegas menyatakan sikap:
- Menuntut Presiden, DPR RI, TNI, Polri, serta seluruh oknum elite politik untuk mengambil tanggung jawab penuh atas krisis yang terjadi. Bukan justru melepaskan diri dari kesalahan dengan memframing rakyat sebagai penyebab. Karena di saat rakyat menanggung beban penderitaan, penguasa semestinya hadir memberi solusi, bukan menghadirkan tudingan yang menambah luka.
- Mendesak untuk membebaskan seluruh massa aksi yang ditahan, serta mengecam keras segala bentuk tindakan represif aparat.
- Mengutuk keras segala bentuk pembungkaman kebenaran melalui pembatasan liputan media dan pelumpuhan fitur siaran langsung di ruang digital, karena praktik tersebut tidak hanya melukai demokrasi tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum.
- DPC GMNI Yogyakarta akan terus mengawal, menyaring, dan menyebarkan informasi yang objektif, berpihak pada kebenaran, serta mengajak seluruh elemen rakyat untuk menjaga solidaritas, memperkuat persatuan, dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang berusaha mengadu domba maupun menyesatkan arah gerakan.
Perjuangan rakyat tidak akan terhenti di tengah represi dan pembungkaman. Selama keadilan sosial belum terwujud dan demokrasi belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat, maka tugas gerakan adalah menjaga konsistensi di jalan perjuangan. Kami mengajak seluruh kader, mahasiswa, dan rakyat Indonesia untuk memperkuat solidaritas, memperluas konsolidasi, serta menjaga arah gerakan agar tetap berpijak pada nilai kebangsaan, kerakyatan, dan demokrasi sejati. Perjuangan ini adalah jalan panjang menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan berpihak kepada rakyat.
About Author
