Pemerintah terus memperkuat langkah bersama untuk memastikan pelaksanaan Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berselang 5 hari setelah rapat koordinasi terbatas sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Taruna Ikrar, perwakilan Badan Komunikasi Pemerintah, dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menggelar pertemuan di Kantor Kementerian Kesehatan, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan ini menjadi momen penting bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun langkah strategis serta teknis pengawalan program MBG. Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi, tata kelola, serta upaya memastikan keamanan pangan dan efektivitas distribusi di lapangan.
Menteri Kesehatan (Menkes) menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan program MBG dilaksanakan secara terarah, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Seperti pernah disampaikan Budi Gunadi Sadikin, Kemenkes, BPOM, dan BGN akan menjadi bagian sistem sertifikasi terpadu untuk memastikan makanan bergizi yang didistribusikan aman dan sesuai standar. Peran Kemenkes sendiri ditekankan pada pengawasan melalui standardisasi pelaporan, sertifikasi keamanan pangan, dan pengawasan berlapis.
Taruna Ikrar menegaskan kesiapan BPOM untuk terus mendukung keberhasilan program melalui penguatan sistem keamanan pangan nasional. “MBG merupakan suatu program penting, dan kehadiran 3 lembaga [BGN, Kemenkes, dan BPOM] adalah suatu keharusan,” ujar Kepala BPOM.
Taruna Ikrar menyebutkan bonus demografi Indonesia itu luar biasa. Agar potensi bonus demografi ini memberikan manfaat besar bagi bangsa, maka pemerintah harus memperhatikan tumbuh kembang dan kesehatan penduduk, terutama anak-anak. “Di sinilah MBG berperan,” tuturnya. Dan agar program ini berjalan optimal, Kepala BPOM mengatakan MBG perlu masukan dan dukungan dari semua pihak.
Untuk mendapatkan masukan dari pihak di luar pemerintah, rapat ini juga menghadirkan perwakilan dari masyarakat. Tampak sebagai peserta rapat antara lain perwakilan Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Working Group, dan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak. Hadir pula praktisi gizi Rita Ramayulis serta Co-Founder dan Chief Executive Officer Tentang Anak Mesty Ariotedjo.
Sepakat dengan Kepala BPOM, Rita Ramayulis mengatakan program ini sangat baik. “Pemberian makanan bergizi sangat dibutuhkan oleh sumber daya manusia,” tuturnya. Rita Ramayulis mengatakan adanya penolakan dari sebagian masyarakat, bisa jadi disebabkan karena kurangnya informasi dan edukasi tentang pentingnya makan bergizi ini. Karena itu, perlu penguatan komunikasi publik yang dilakukan serentak dan berkelanjutan kepada anak-anak, orang tua, pihak sekolah, penyelenggara/penyedia, media, dan juga influencer tentang pentingnya MBG bagi masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Sahabat Gizi menyampaikan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan MBG, antara lain perbaikan sumber daya manusia di lapangan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi beserta tindak lanjutnya, rasio ahli gizi, serta pelatihan keamanan pangan.
Di akhir pertemuan, Menkes menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas segala masukan dan dukungan yang disampaikan peserta. Pertemuan ini menegaskan komitmen kuat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan program MBG. Kolaborasi antara Kemenkes, BPOM, BGN, Badan Komunikasi Pemerintah, dan pihak terkait lainnya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh asupan bergizi yang aman, sehat, dan berkualitas. Sinergi lintas pihak ini diharapkan menjadi dasar yang kokoh bagi keberhasilan program MBG, sebagai salah satu pilar peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
About Author
