Pemerintah Indonesia menyatakan tidak ada gunanya memanipulasi data terkait pasien virus corona (Covid-19). Pasalnya, hal itu hanya akan merusak kerja keras gugus tugas dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto menegaskan, hal itu untuk memastikan kepada masyarakat tidak ada hal yang ditutup-tutupi terkait data penanganan Covid-19.
“Pemerintah tidak dapatkan keuntungan apapun memanipulasi data, pemerintah tidak berkepentingan apapun dengan manipulasi data, justru akan merugikan, kacaukan kerja keras,” kata Yurianto dalam telekonferensi di Gedung Graha BNPB Jakarta, Kamis (23/4/2020).
Yurianto menyebut, transparansi atau keterbukaan data merupakan salah satu dari enam poin arahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi ) dalam percepatan penanganan Covid-19.
“Pemahaman perlu dibangun agar transparansi data terwujud,” ujar Yurianto.
Menurut Yurianto, data yang disajikan pemerintah tiap harinya adalah bentuk kordinasi dan komunikasi dari seluruh gugus tugas di provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Data dibangun berjenjang dan terstruktur sejak tingkat desa, rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten/kota yang bagian dalam gugus tugas. Yang kemudian akumulasi dinkes provinsi yang bagian gugus tugas, akhirnya di tingkat Kemenkes bagian gugus tugas tingkat nasional,” tutur Yurianto.
Ia menyatakan, pemerintah juga terus mawas diri dalam menyajikan data dan informasi ke masyarakat. Sebab itu, kata Yurianto, setiap harinya data itu dicek ulang dan dievaluasi.
“Terus lakukan evaluasi dan perbaiki sistem pendataan. Kemenkes terima kasih pada berbagai organisasi profesi, pakar, yang terus membantu untuk bangun sistem data yang akan jadi bahan komunikasi efektif detail baik dan transparan ke semua pihak,” tutupr Yurianto.
About Author
