Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam mendorong capaian sertifikasi aset PT PLN (Persero) di Sumatera Selatan (Sumsel) yang mencapai 1.482 sertifikat. KPK juga meminta PT PLN dan ATR/BPN untuk konsisten melakukan upaya penertiban aset. Demikian disampaikan pada saat Rapat Koordinasi Penyerahan Sertifikat Kementerian ATR/BPN di wilayah Provinsi Sumsel secara hybrid pada Senin, 27 Desember 2021.
“Penertiban aset tidak akan berhenti di sertifikasi, namun ada upaya penyelesaian aset bermasalah. Maka kami tetap mengharapkan PLN dan BPN tetap konsisten dalam upaya penertiban aset sehingga aset nanti tetap terjaga. Semoga yang menjadi program pemerintah di tahun 2024 nanti tetap terlaksana,” ujar Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Yudhiawan Wibisono.
KPK mendorong percepatan proses sertifikasi aset tanah di seluruh wilayah Indonesia secara umum maupun khususnya bagi PLN mengingat target pada tahun 2023 seluruh aset PLN diharapkan sudah bersertifikat 100 persen.
Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan PT PLN Adi Lumakso juga menyampaikan apresiasinya kepada segenap pihak terkait atas capaian tersebut. Dia juga mengharapkan dukungan dari jajaran Kementerian ATR/BPN. Provinsi Sumsel, katanya, sebagai kota perdagangan, kota industri dan kota pariwisata perlu didukung pemenuhan kebutuhan energinya, baik untuk masyarakat, komersil, industri maupun pemerintahan.
“Dalam upaya memenuhi kebutuhan energi tersebut serta meningkatkan keandalan pasokannya, maka kami terus membangun sarana ketenagalistrikan sehingga kami memerlukan aset tanah untuk sarana kelistrikan tersebut. Di sinilah kami harapkan dukungan penuh dari Bapak-Ibu di BPN dalam upaya memenuhi aspek legal aset tanah untuk prasarana yang kami bangun tersebut,” ujar Adi.
Di wilayah provinsi Sumsel, target sertifikasi aset PLN tahun 2021 sebanyak 1.883 persil. KPK mencatat, sertifikat yang sudah diserahkan hingga akhir bulan November 2021 sebanyak 246 sertifikat. Diserahkan pada hari ini sebanyak 946. Dan, rencananya akan diserahkan kembali pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 290. Sehingga, sampai akhir tahun 2021 di seluruh provinsi Sumsel terbit total 1.482 sertifikat dengan nilai aset sekitar Rp500 miliar.
Pada kesempatan tersebut PLN juga menyerahkan sarana/prasarana kerja bagi jajaran Kanwil dan Kantah BPN di provinsi Sumsel yaitu berupa 17 PC tekstual, 17 PC spasial dan 17 printer laser. Penyerahan ini sebagai wujud apresiasi PLN atas upaya maksimal yang sudah dilaksanakan jajaran Kanwil dan Kantah BPN dalam mendukung proses permohonan sertifikasi sejak permohonan, pengukuran hingga terbit sertifikat.
Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN Kalvyn Andar Sembiring turut hadir menyampaikan komitmennya dan mengingatkan kembali arahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan seluruh bidang tanah terdaftar di tahun 2025. Untuk itu, sambungnya, sejak MoU dengan PLN di tahun 2019 hingga saat ini diakui Kalvyn progress percepatan sudah terlihat.
“Pada saat program percepatan sertifikasi ini kita launching, PLN baru mendaftarkan sebanyak 28.282 persil. Kemudian data menunjukkan per 24 November 2021 menunjukkan hampir 65 ribu persil di seluruh Indonesia. Tentu capaian ini perlu kita apresiasi terkhusus untuk rekan-rekan Sumsel karena saya yakin semua dapat mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2021,” kata Kalvyn.
About Author
