suarayogyakarta – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat melalui Rais Syuriah PWNU Jabar, KH Abun Bunyamin menyatakan pihaknya mendukung penuh KH Said Aqil Siradj untuk menjadi ketua umum PBNU untuk ketiga kalinya.
KH Abun Bunyamin menegaskan, PWNU Jabar mendukung penuh KH Said Aqil Siradj dan berharap pelaksanaan muktamar nanti berjalan baik, lancar, dan sukses.
Alasan dukungan terhadap KH Said Aqil Siradj, karena petahana merupakan orang Jawa Barat yang secara teritorial mesti mendapat dukungan dari orang Jabar juga.
“Kalau bukan oleh kami, oleh siapa lagi? Alasan lainnya, beliau (KH Said Aqil Siradj) punya track record dan prestasi yang bagus dan berpengalaman telah menjadi ketum PBNU dua kali,” katanya saat dihubungi, Selasa (21/12/2021).
KH Abun Bunyamin juga menegaskan bahwa PWNU Jabar menjatuhkan pilihan kepada KH Said Aqil Siradj dibanding calon lainnya lantaran KH Said Aqil Siradj lebih mengutamakan visi dan misi demi mewujudkan NU yang lebih kuat, mantap, dan diyakini dapat memajukan bangsa, negara, serta agama.
Sehingga tercipta kedamaian dunia yang rahmatan lil alamin.
“Jika memang ada beberapa PCNU yang membelot, balik lagi ke istafti qalbaka (mintalah fatwa ke hati nurani).”
“Kami enggak berikan sanksi apa pun ke mereka yang membelot.”
“Yang jelas, kami semua sudah punya komitmen pada tekad dan niat yang sudah dibahas secara bersama-sama,” katanya.
Sebelumnya Panitia Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) mengumumkan jadwal Muktamar di Lampung dipercepat.
Semula diketahui perhelatan musyawarah tertinggi NU tersebut di gelar pada 23-25 Desember 2021, diubah menjadi tanggal 22-23 Desember 2021.
Ketua Panitia Pelaksana Muktamar Ke-34 NU KH M Imam Aziz menegaskan hal tersebut menyesuaikan keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atas surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Mabes Polri, dan dari Menteri Koordinator Perekonomian dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto.
“Jadi, sudah menyesuaikan diri dengan keputusan PBNU dan siap melaksanakan keputusan terakhir dari PBNU dengan menyelengarakan Muktamar mulai 22 Desember untuk pembukaan, dan penutupannya 24 pagi secara sederhana,”
Setelah itu, lanjut Imam, peserta akan kembali ke daerah masing-masing setelah melakukan tes usap antigen atau PCR.
“Agar tidak beririsan dengan masa PPKM yang dimulai pada tanggal 24 (Desember),” ujarnya.
Namun, pihaknya juga sudah meminta izin untuk menyelenggarakan penutupan secara sederhana di tanggal tersebut.
“Syukur sudah bisa dilaksanakan malam harinya,” ujarnya.
Dalam suratnya, BNPB merekomendasikan agar pelaksanaan Muktamar dapat dimajukan pelaksanaannya menjadi tanggal 22-23 Desember 2021, dengan mempertimbangkan bahwa Pemerintah akan menerapkan PPKM Nataru pada tanggal 24 Desember 2021 dan bersamaan dengan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember 2021.
Hal lain yang direkomendasikan adalah muktamar dilaksanakan di beberapa venue untuk menghindari terjadinya kerumunan dan potensi peningkatan risiko penyebaran Covid-19 pada saat pelaksanaan kegiatan.
About Author
