July 3, 2020

Isu Diskriminatif di Papua Tak Berdasar

Suarayogyakarta.com – Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai isu diskriminatif, rasisme, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang disuarakan Organisasi Papua Merdeka (OPM)saat ada permasalahan di Papua sama sekali tidak berdasar. Isu yang sengaja digulirkan untuk memecah Papua tersebut juga tidak pernah mendapat respons dari dunia internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
 
“Pascareformasi pemerintah sudah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang intinya pemerintah berkomitmen menghapuskan segala bentuk diskriminasi, khususnya bagi kaum minoritas termasuk perempuan. Jadi tuduhan diskriminatif sehingga perlu ada pemerintahan alternatif di Papua, sama sekali tidak mendasar,” ujar Hikmahanto di Jakarta

Menurut dia, rasisme banyak terjadi di negara lain, termasuk Amerika Serikat. Namun, masalah tersebut selesai tanpa harus ada referendum.

“Apakah mereka tidak tahu bahwa NKRI dibangun berdasarkan suku, ras, dan etnis yang beragam,” tegas dia.
 
Dia menyarankan pemerintah tidak memberi atensi berlebihan terhadap manuver diplomasi OPM, termasuk para pendukungnya. Pemerintah juga harus menahan emosi masyarakat atas setiap manuver diplomasi OPM dengan memberi pemahaman, tindakan-tindakan kelompok separatis itu tidak berimplikasi bagi keberadaan Papua.
 
Dia menilai pemerintah juga harus terus membangun Papua dan masyarakat tidak perlu saling membedakan antara warga Papua atau pendatang. Karena semua adalah warga Indonesia.
 
“Hal ini yang harus terus dikomunikasikan pemerintah ke dunia. Bukan mengkhawatirkan masyarakat internasional akan bersikap lain ketika ada manuver diplomasi OPM,” ujar dia.
 
Menurut dia, pemerintah juga bisa mengambil beberapa langkah terhadap munculnya suara negatif dari negara-negara Pasifik. Pemerintah harus memberikan pemahaman kepada elite politik di negara-negara Pasifik, Papua bagian dari NKRI, dan menunjukkan kemajuan Papua yang sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *