Suara Yogyakarta – UMKM di DIY terbukti mampu bertahan dari gempuran pandemi Covid-19 hingga saat ini. Hal tersebut tidak lepas dari dukungan penuh dengan berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi UKM DIY antara lain bantuan pemasaran bagi produk UMKM melalui skema bebas ongkos kirim (ongkir) yang telah tergabung dalam sibakul dan sebagainya. Berbagai macam upaya pemberdayaan UMKM agar naik kelas ini dinilai mampu menggerakkan perekonomian daerah yang pada akhirnya ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan di DIY.
Dinas Koperasi UKM DIY mencatat sekurangnya 341 ribu pelaku UMKM terdaftar pada laman sibakul. Subsidi ongkir yang digelontorkan Pemda DIY berhasil membantu pemasaran produk UMKM di seluruh pelosok DIY didukung kerja kolaboratif bersama Kampus, Grab, Gojek, Jogjakita, KiriminAja, dan PT Pos Indonesia.
Alokasi pembiayaan ongkir ini mencapai hampir Rp 6 miliar sampai 2022 ini terbukti mampu menggerakkan ekonomi UMKM sebesar 8 kali lipat. Upaya kolaboratif adalah tren solusi dalam menjawab keterbatasan sumberdaya seperti melalui MBKM, pengelolaan sentra UMKM di Galeri Pasar Kotagede Bandara Internasional Yogyakarta (BIY), pameran UMKM Jendela Sibakul di sentra ekonomi modern dan keberhasilan relokasi PKL sepanjang Malioboro.
Kepala Dinas Koperasi UKM DIY Srie Nurkyatsiwi mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya aksi kreatif-inovatif pengembangan sibakul melalui tiga strategi pendekatan, yakni regulatif, aksi afirmatif dan menguatkan spirit partisipatif. Mindset birokrasi saat krisis memerlukan skema regulasi yang mau tidak mau harus mau melakukan terobosan. Upaya afirmasi ini harus memiliki spirit partisipatif, untuk dapat memastikan upaya yang dilakukan dapat berdayaguna dan berdampak bagi kesejahteraan publik.
“Guna mendukung pemberdayaan UMKM DIY agar naik kelas, kami telah membagikan sertifikat halal dan PIRT bagi 10 ribu pelaku UMKM dalam dua tahun terakhir. Kami pun mendampingi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi OSS bagi lebih dari 25 ribu pelaku usaha mikro kecil guna mendorong legalitas dalam tiga tahun ini. Harapannya, pelaku usaha mikro kecil bisa naik kelas dengan penguatan kelembagaan,” tuturnya, Kamis (02/03/2023).
Siwi menyampaikan Dinas Koperasi UKM DIY telah mendistribusikan hampir 5000 sertifikasi halal dan sertifikat PIRT bagi pelaku usaha mikro kecil mitra sibakul untuk meningkatan kualitas produk. Pemberdayaan UMKM pada kawasan miskin juga dilakukan skema desa preneur yang memiliki benang merah dengan konsep desa mandiri budaya. Sekurangnya, sudah lebih dari 80 desa preneur di DIY yang diharapkan mampu berdaya pada aspek kewirausahaannya, sehingga bisa terentaskan dari problem kemiskinan. Upaya ini memerlukan jejaring yang kuat, termasuk persoalan mengembangkan koperasi modern dan klinik koperasi.
“Upaya lain yang patut diperhitungkan dalam penguatan UMKM dalam kawasan, diantaranya penataan PKL pada kawasan sumbu filosofis.Meskipun masih terdapat hal yang harus dibenahi, tetapi Dinas Koperasi UKM DIY memiliki komitmen UMKM harus bisa naik kelas, dan memiliki produk berkualitas,” tandasnya.
Pelan tapi pasti, Siwi menyatakan UMKM di DIY harus bisa berdaya melalui skema program yang berpihak dengan spirit partisipatif. Artinya, UMKM sebagai penopang perekonomian daerah harus memiliki ruang keberpihakan yang dipersenjatai enam aspek, berupa produksi berkualitas, penguatan kapasitas SDM, kelembagaan yang riil, literasi keuangan yang memadai, ruang pemasaran yang luas dan kemauan memasuki transformasi digital. “Ini adalah kunci bagaimana keberpihakan terus digaungkan” imbuhnya.
About Author
