DPRD DIY Godog Perda dengan Protokol Kesehatan dan Sanksi

DPRD DIY Godog Perda dengan Protokol Kesehatan dan Sanksi

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan bahwa DPRD DIY saat ini sedang mengebut untuk menyelesaikan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kebencanaan agar mengandung unsur protokol kesehatan serta sanksi yang bisa diberlakukan saat bencana non alam Covid-19 melanda DIY.

“Kami memasukkan protokol kesehatan dalam regulasi dan nanti mereka yang melanggat bisa kena sanksi. Ini untuk mendukung pelaku wisata dan siapapun untuk menerapkan protokol kesehatan atas dasar Perda ini,” bebernya Selasa (4/8/2020).

Ia menjelaskan, awalnya regulasi tersebut akan dimasukkan dalam Perda Ketertiban Umum (Tibum) namun kemudian dinilai lebih tepat bila dimasukkan ke dalam Perda Kebencanaan.

“Ini bencana non-alam karena sifatnya sementara bukan, Tibum. Ketika Covid-19 yang merupakan bencana non-alam maka semua wajib menerapkan protokol kesehatan. Dimungkinkan ada sanksi,” tegasnya.

Politisi PKS tersebut mengatakan bahwa untuk sebuah proses perubahan Perda biasanya berjalan selama dua tahun, namun kali ini ditargetkan dalam dua bulan sudah dapat disahkan karena kondisi yang mendesak.

“Perda ini harus ada. Kami kemudian mengubah Propemperda (Program Pembentukan Perda) karena harus ada program setahun sebelumnya ini di tengah jalan kita buat. Mudah-mudahan lancar karena ini menjadi prioritas kami,” ucapnya.

Huda mengatakan bahwa saat ini proses perubahan Perda tersebut pada tahap pembuatan Naskah Akademik atau NA, selanjutnya juga ada proses lain di antaranya pembahasan serta public hearing atau jajak dengar pendapat dengan masyarakat.

“Public hearing tetap kita gelar. Hal ini lantaran semua pembahasan Perda harus melalui public hearing, hanya saja caranya yang berbeda. Nanti akan ada perwakilan yang datang ke dewan lalu sisanya via zoom,” jelasnya.

Lebih lanjut, Huda menyambut baik wisatawan luar DIY yang mulai berdatangan karena roda perekonomian akan kembali berputar.

Namun ia berpesan agar pengelola objek wisata dan pemerintah tidak lengah dan tetap berpegang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Harus bertahap. Jangan sampai banyak wisatawan luar yang datang tapi mereka bawa Covid-19 sehingga kasus di DIY meningkat terus. Semoga nanti dengan adanya perubahan Perda ini juga membantu penegakan di lapangan dan menekan kasus baru yang ada,” tuturnya.

Sumber : Tribunjogja.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *