Seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul berkomitmen jaga netralitas selama Pilkada 2024. Seluruhnya hadir di Kantor Bupati Bantul termasuk panewu dari 17 kapanewon. Komitmen tersebut dilangsungkan di bawah arahan Sekda Bantul Agus Budiraharja.
Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul itu menegaskan, setiap pelanggaran netralitas sudah ada sanksinya. Disesuaikan berdasarkan level pelanggarannya untuk sanksi yang akan diterimanya. “Tergantung nanti kesalahan yang dilakukan ASN tersebut,” katanya kemarin (26/8).
Menurutnya, sanksi pelanggaran berbeda-beda. Mulai dari peringatan lisan, tertulis, hingga sanksi ringan dan berat. Dia memastikan, akan menindak tegas terhadap penyalahgunaan wewenang ASN. Nantinya, akan diadakan pertemuan setiap pekannya dengan Bawaslu, KPU, dan Forkopimda.
Agus menuturkan, sekarang setiap OPD di Bantul sudah mempunyai satgas netralitas ASN. “Kewajibannya menyosialisasikan kemudian identifikasi potensi tidak netral,” ucapnya.
Nantinya ketika ada temuan akan dicatat semuanya untuk dipertimbangkan tindakan lanjutan.
Dia meminta, agar seluruh pegawai di Pemkab Bantul baik PNS, PPPK, dan non-ASN menjaga netralitas. Jangan sampai berpihak pada salah satu pasangan calon (Paslon). Apalagi bahkan sampai melakukan ajakan yang memaksa hingga mengarah ke intimidasi.
Pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dimulai 27-29 Agustus. Hari pertama dan kedua pendaftaran dibuka mulai pukul 08.00-16.00. Sedangkan hari terakhir dibuka dari 08.00 sampai dengan pukul 23.59.
Ketua Divisi Teknis KPU Bantul Mestri Widodo menyatakan, untuk persiapan teknis instansinya sudah menerbitkan SK penunjukan rumah sakit tempat pemeriksaan menyeluruh bagi bakal paslon. Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul yang dipercayai dan juga sudah dibentuk tim pemeriksa dan penilai hasil pemeriksaan terdiri dari para dokter spesialis.
Demi memberikan rasa kenyamanan dan keamanan dalam proses pendaftaran sudah melakukan koordinasi dengan Polres dan Kodim Bantul. “Tidak hanya itu juga serta Dinas Perhubungan untuk mengatur rekayasa jalan,” ucapnya.
About Author
