Pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata kepada pelaku usaha kecil di Aceh yang terdampak bencana alam. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, paket kebijakan relaksasi keuangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) resmi disiapkan untuk membantu UMKM bangkit dan bertahan di tengah masa pemulihan.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menerima kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Jakarta, Kamis (25/12/2025). Pertemuan itu secara khusus membahas langkah strategis percepatan pemulihan ekonomi Aceh pascabencana.
Airlangga menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat Aceh sekaligus menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat untuk hadir mendampingi daerah terdampak hingga kondisi benar-benar pulih.
“Salah satu kebijakan utama yang telah disiapkan adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi debitur KUR yang terdampak langsung bencana,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025).
Relaksasi ini menyasar pelaku usaha yang kehilangan tempat usaha maupun sarana produksi akibat kerusakan parah, sehingga tidak lagi mampu menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.
Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan sejumlah stimulus tambahan untuk meringankan beban pelaku UMKM di Aceh. Di antaranya perpanjangan tenor pinjaman, pemberian masa tenggang (grace period) sebelum cicilan kembali dibayarkan, serta penyesuaian suku bunga agar selaras dengan kemampuan pemulihan usaha.
“Dalam fase percepatan pemulihan, stimulus ini diharapkan memberi ruang bernapas bagi pelaku usaha agar bisa bangkit secara bertahap,” tambah Airlangga.
Di luar sektor permodalan, Kemenko Perekonomian bersama asosiasi pengusaha juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak. Pemerintah kini memfokuskan langkah lanjutan pada percepatan perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik yang rusak.
Menurut Airlangga, infrastruktur publik merupakan fondasi utama untuk menggerakkan kembali roda ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Aceh. Ia menegaskan pemerintah pusat akan terus mengawal proses pemulihan agar bantuan tepat sasaran dan merata.
“Pemerintah akan terus hadir, bekerja, dan mendampingi masyarakat hingga pemulihan benar-benar terwujud,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi Aceh pascabencana, sekaligus menatap optimisme pemulihan menuju tahun 2026
About Author
