Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh ekonomi nasional membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya, serta langkah antisipatif menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah tokoh ekonomi nasional untuk membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya, serta langkah antisipatif menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Tokoh-tokoh tersebut yakni Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 2005-2009 Paskah Suzetta, dan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas periode 2010-2014 Lukita Dinarsyah Tuwo.
Pemerintah berupaya memperkuat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah dinamika global yang masih diwarnai ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas dan tekanan ekonomi global.
Dalam pertemuan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, tokoh ekonomi menyampaikan pengalamannya ketika menghadapi krisis ekonomi dalam dua dekade terakhir.
“Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5).
Sebagai pengingat, Indonesia telah menghadapi sejumlah episode krisis ekonomi dari serangkaian guncangan eksternal seperti krisis keuangan global pada 2008, taper tantrum yang menyebabkan gejolak rupiah dan komoditas pada 2013-2015, krisis Covid-19 pada 2020, hingga gejolak ekonomi pada 2025.
Airlangga menyampaikan, para tokoh mengutarakan sejumlah catatan penting terkait pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, dan perubahan nilai tukar. Menurutnya, pengalaman ini menjadi pembelajaran penting dalam memperkuat langkah antisipasi pemerintah menghadapi berbagai dinamika global saat ini.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5%, jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga mematangkan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
Secara khusus, pemerintah menjadikan kebijakan ini untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan devisa hasil ekspor memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.
“Kami laporkan terkait kemarin pertemuan dengan para asosiasi pengusaha baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan sosialisasi daripada ekspor melalui badan usaha milik negara,” ujarnya.
Dia mengklaim dunia usaha menyambut baik arah kebijakan tersebut, bahkan siap untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk pemerintah tersebut. Sementara, implementasi kebijakan badan ekspor akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026 yang dilakukan secara bertahap dengan evaluasi tiga bulan pertama.
Selanjutnya, Airlangga mengungkap, pemerintah juga menyiapkan sistem pemantauan terintegrasi melalui Ditjen Bea dan Cukai, Danantara, serta sistem monitoring otomatis guna memastikan implementasi berjalan efektif dan akuntabel.
Pemerintah menegaskan, serangkaian langkah tersebut mempertegas komitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penguatan fundamental ekonomi, tata kelola sektor keuangan yang prudent, serta optimalisasi pengelolaan devisa dan ekspor nasional agar perekonomian tetap tangguh dan adaptif menghadapi dinamika global.
About Author
