Pemerintah belum berencana menaikkan atau membatasi distribusi BBM bersubsidi, meski harga minyak dunia mulai merangkak naik. Sebab, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih kuat menahan tekanan tersebut. Pemerintah juga membuka opsi mengefisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah memilih bersikap hati-hati dalam merespons dinamika harga minyak global. Saat ini, harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), berada di kisaran USD 74 per barel, relatif dekat dengan asumsi yang digunakan dalam APBN. ”Kita masih bisa plus minus dari asumsi APBN. Tidak perlu buru-buru ambil tindakan,” jelasnya.
Menurut Purbaya, kenaikan harga minyak saat ini masih tergolong terbatas, yakni sekitar USD 4 di atas asumsi awal. Karena itu, pemerintah belum melihat urgensi mengubah kebijakan subsidi energi. ”Kenapa harus diubah cepat-cepat? Kita sudah hitung semuanya. Ini justru menunjukkan kita lebih hati-hati,” ujarnya.
Pemerintah, kata dia, menggunakan pendekatan rata-rata tahunan dalam menghitung harga minyak. Jadi, lonjakan sesaat tidak otomatis mengubah kebijakan fiskal. ”Nanti kalau naik lagi baru kita hitung dampaknya. Tidak otomatis tiba-tiba jadi 100 dolar. Kita lihat rata-ratanya,” paparnya.
Efisiensi MBG
Purbaya menyatakan, efisiensi anggaran tidak hanya menyasar belanja kementerian/lembaga, tetapi juga mencakup program-program besar pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Efisiensi MBG dilakukan internal oleh pengelola, bukan melalui pemotongan langsung dari Kemenkeu. ”MBG juga diefisiensi. Sabtu diberhentikan kalau nggak salah. Ada pengurangan Rp 40 triliun,” ungkapnya.
Potensi efisiensi Rp 40 triliun dari MBG, lanjut Purbaya, berada di luar target penghematan belanja pemerintah sebesar Rp 80 triliun. Namun, keputusan final terkait efisiensi MBG masih menunggu pembahasan dan persetujuan Presiden. ”Sepertinya akan dilaporkan dulu ke Presiden. Tapi ruang untuk itu (efisiensi, red) ada,” imbuhnya.
About Author
