Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Melanesia Yogyakarta (AMMY) menggelar aksi di sekitar Kantor DPRD Kota Yogyakarta, Jumat (17/6/2022). Aksi ini dalam rangka mendukung kebijakan Otsus dan rencana pemekaran DOB di Papua.
Paulus sebagai koordinator lapangan, mengatakan, aksi ini sebagai wujud demokratisasi dan dukungan bagi pemerintah pusat dalam upayanya menyejahterakan masyarakat Papua. Hal ini khususnya melalui rencana pemekaran DOB dan kelanjutan otonomi khusus (otsus).
“Pemekaran DOB di Papua sudah merupakan suatu keharusan dalam mensejahterakan masyarakat. Deklarasi dukungan terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dari sejumlah bupati, wali kota, hingga tokoh adat di Papua Barat semakin banyak,” ucap Paulus.
Tak hanya dukungan terhadap Otsus dan DOB Papua, massa aksi juga mendukung dilanjutkannya rencana Pemekaran Provinsi di Tanah Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Dukungan juga mengalir terhadap dilanjutkannya 3 rancangan Undang-Undang Pemekaran di Tanah Papua maupun rencana pembangunan Bandara Antariksa di Biak. Disamping itu, AMMY juga memberi dukungan penuh pembangunan Polres dan Kodim di Kabupaten Dogiyai demi keamanan masyarakat.
“Aliansi Mahasiswa Melanesia Yogyakarta (AMMY) yang berisikan mahasiswa asal Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Maluku Utara yang merupakan rumpun Melanesia dengan tekad bulat mendukung pemekaran DOB dan Otsus di Papua. Kami juga mendukung kelanjutan rencana pembangunan Bandara Antariksa di Biak dan menolak permintaan Hak Penentuan Nasib Sendiri/Referendum oleh kelompok kepentingan,” katanya.
Paulus juga mengajak para nggota DPRD Kota Yogyakarta untuk berpartisipasi terhadap dukungan Otsus dan pemekaran Papua. Menurutnya, dukungan tersebut akan memperkuat kebulatan tekad masyarakat Papua yang menghendaki kemajuan pembangunan dan kesejahteraan.
“AMMY menyuarakan aspirasi kepada anggota DPRD Kota Yogyakarta, untuk berpartisipasi, mendukung dan siap mensukseskan rencana pemekaran DOB dan Otsus di Papua,” katanya.
Diketahui, dukungan terhadap Otsus dan DOB juga merupakan kesepakatan para bupati, wali kota, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat Papua Barat. Sikap politik pimpinan dan masyarakat dari berbagai latar belakang itu menegaskan kebulatan sikap masyarakat Papua Barat yang menginginkan pemekaran dalam bentuk DOB dan Otsus yang sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 ditujukan guna percepatan pembangunan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
About Author
