Presiden Prabowo Subianto membuktikan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Proyek yang menjadi warisan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini tetap dibahas dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Radiansyah menilai Prabowo sepertinya sangat serius meneruskan pembangunan IKN. Terlihat dari adanya alokasi anggaran pembangunan IKN untuk periode 2025-2029 yang mencapai Rp 48,8 triliun.
“Prabowo melaksanakan perintah undang taat pada konstitusi kan, yang sudah ditetapkan mengenai IKN. Nah itu beliaunya berusaha keras meyakinkan kepada masyarakat kita bahwa termasuk investor bahwa IKN itu lanjut,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (24/1/2025).
“Ada upaya untuk menambah anggaran,” sambung dia.
Selain itu, Presiden Prabowo juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengubah status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus. Meskipun perpindahan fisik ibu kota belum sepenuhnya terealisasi, regulasi ini menjadi acuan dalam mempersiapkan pembangunan IKN.
“Hanya masalah perpindahannya yang belum. Karena ini masih menyiapkan infrastrukturnya,” ujar dia.
Lebih lanjut, Trubus juga mengingatkan agar pemerintah tidak sepenuhnya bergantung pada investor swasta dalam proyek ini. Ia menilai konsep kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) akan lebih efektif, dengan pemerintah tetap memegang kendali penuh.
“Jangan terlalu banyak melibatkan investor swasta, karena IKN harus tetap menjadi kewenangan pemerintah,” ujar Trubus.
Trubus optimistis bahwa cita-cita menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 semakin nyata. Ia menilai bahwa dengan berbagai langkah yang diambil, pembangunan IKN akan tetap berjalan meskipun secara bertahap.
About Author
