Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada di kisaran 5,3-5,6 persen. Target yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 ini berbeda dengan yang sebelumnya ditetapkan di dokumen…
Jakarta: Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Quin Pegagan, dan Reki Putera Jaya, menerima kunjungan Organisasi Masyarakat (Ormas) Ittihadul Muballighin dalam agenda silaturahim kebangsaan menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Kamis (27/6/2024). Ketua Umum Ittihadul Muballighin wal Muballighat DKI…
Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), meninjau penggunaan bantuan pompanisasi di Desa Bapeang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK). Bantuan tersebut untuk membantu para petani dalam meningkatkan produksi padi. “Semua provinsi di Indonesia mendapat bantuan…
Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam empat pilar peta jalan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Kadin Indonesia terus mendorong…
Kementerian Agama membantu pemerintah dalam meningkatkan sosialisasi larangan judi online di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). “Kami telah menerima Surat Edaran dari Kemenag pusat, agar seluruh ASN Kemenag berpartisipasi aktif menyosialisasikan larangan perjudian online,” kata Kakanwil Kemenag Sulut H Sarbin Sehe di…
Rangkaian peristiwa global telah membuat proyeksi ekonomi di bawah rata-rata tren jangka panajng. Faktor-faktor seperti tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi, penguatan USD, suku bunga tinggi di negara maju, dan pengetatan fiskal di negara maju menjadi down risk utama. Di tengah situasi…
Bank Dunia mengatakan perekonomian Indonesia akan tumbuh stabil di tahun-tahun mendatang lantaran didorong beberapa faktor seperti peningkatan belanja publik, meningkatnya investasi bisnis, dan permintaan konsumen yang stabil. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk mengatakan, berdasarkan Laporan Bank…
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya optimis kestabilan kondisi perekonomian saat ini dengan inflasi yang terkendali dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang baik dapat menjadi modal untuk memperkuat transformasi ekonomi nasional. “Kondisi ini menjadi modal yang solid…
Presiden RI, H Joko Widodo secara resmi membukaMusyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Makassar Sulawesi Selatan, Rabu (25/11) malam.Dalam pembukaan, Presiden Jokowi menekankan lima hal yang harus diperhatikan dalam membangun bangsa. Presiden Jokowimengatakan, terdapat lima hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, inflasi, dan Koefisien Gini (Gini Ratio). “Kita boleh kerja keras dari pagi hingga pagi lagi, tapi jika lima hal ini tidak kita kejar, ya percuma saja,” katanyasaat membuka Munas V APPSI dengantema “Optimalisasi Peran Pemerintah Provinsi Dalam Mempercepat Perwujudan Indonesia Sejahtera” yang digelarselama 3 (tiga) hari, yaitu 25-27 November 2015. Dikatakajn Jokowi, sampai dengan kuartal ketiga 2015, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 4,73% (data Oktober 2015), sedangkan tingkat pengangguran 6,18 juta jiwa (data Agustus 2015), angka kemiskinan 11,2% (data September 2015), inflasi 2,16% (Oktober 2015), dan Gini Ratio 0,4 (Oktober 2015). “Artinya, dilihat dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kita masih ada keuntungan. Tapi yang perlu menjadi catatan, jangan bangga dulu jika pertumbuhan ekonomi tinggi tapi inflasinya masih berada diatasnya, ini tidak ada artinya. Kita harus memacu pertumbuhan ekonomi kita diatas laju inflasi,” tegasnyamelalui siaran pers Humas Setdaprov. Sementara itu, ditemui seusai acara, Gubernur Jatim H Saoekarwo mengatakan, untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran terbuka serta mengentaskan masyarakat miskin di daerah, sebaiknya digunakan demokrasi partisipatoris. Pasalnya, kebutuhan antara satu orang dengan orang lainnya tidak sama. “Di Jawa Timur, kami mengajak diskusi masyarakat untuk menentukan solusi atas permasalahan ekonominya. Misalkan ada yang ingin berdagang bakso tapi tidak memiliki modal, ya kita berikan rombong bakso dan modal dagangnya, kemudian ada yang ingin beternak, ya kita berikan modal kambing. Inilah demokrasi partisipatoris, solusi partisipatoris memberi peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik. Pembangunan untuk semua, dikerjakan secara bergotong-royong, rakyat sebagai subyek pembangunan (people center development, red),” tegasnya. Berkat demokrasi partisipatoris yang dijalankannya, kinerja ekonomi Jatim mengalami percepatan dari 4,57 persen ke 5,29 persen pada Semester I 2015, melaju diatas pertumbuhan industri nasional yang sejak 2011 menunjukkan tren melambat, dari 6,26 persen menjadi 4,2 persen pada Semester I 2015. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional juga konsisten meningkat. Pada 2011, Jatim menyumbangkan 19,2 persen atau sebesar Rp326,63 triliun dari total PDB Nasional yang mencapai Rp1.704,25 triliun.Selanjutnya, jumlah tersebut meningkat pada 2014, yakni PDRB Jatim berkontribusi sebesar Rp445,30 triliun atau sebesar 20,1 persen terhadap PDB Nasional yang mencapai Rp2.215,75 triliun.
Sebanyak 1.700 pecinta burung se-Indonesia melaksanakan deklarasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang damai dan sejuk di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada momentum lomba burung berkicau Kapolda Kalsel Cup 2024. “Total sebanyak 1.700 para pecinta burung se-Indonesia hadir di Kalimantan Selatan.…