Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tumbuh konsisten di atas 20% dibandingkan periode tahun sebelumnya (YoY) setidaknya sejak Mei 2026. Teranyar, realisasi pajak korporasi tercatat Rp303,5 triliun sampai dengan Oktober 2026 atau tumbuh 28,2% (YoY). Pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, Jumat (13/11/2026), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut tren realisasi PPh Badan ini menunjukkan performa perekonomian yang bagus. Menurut Bimo, hal ini juga terlihat dari penerimaan pajak tiga sektor usaha dengan kontribusi terbesar ke APBN sampai Oktober 2026. Sektor perdagangan tumbuh 36,9% (YoY), industri pengolahan 24,5% (YoY) serta pertambangan 39,7% (YoY). Kombinasi ketiganya menyumbang 60,8% terhadap keseluruhan setoran pajak sampai Oktober 2026 Rp1.796,8 triliun. “PPh badan tadi karena perekonomian bagus. Industri-industri yang menjadi sektor pendukung, khususnya manufaktur, trading [perdagangan], kemudian telekomunikasi, angkutan/transportasi juga bagus,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (15/11/2026).
Berdasarkan data APBN selama 10 bulan 2026, pertumbuhan setoran PPh Badan tumbuh tertinggi yakni pada Januari 2026 atau awal tahun yakni 37%. Kemudian, pertumbuhan tertinggi selanjutnya berada pada September 2026 sebesar 29% (YoY) dan Juni 2026 sebesar 28,6%. Hanya saja, dalam data yang dipaparkan otoritas fiskal, realisasi pada Juni juga mencakup penerimaan sebagai Deposit Pajak.
Bimo juga menyebut realisasi ini ditopang oleh produktivitas kantor wilayah pajak di seluruh daerah memastikan kepatuhan wajib pajak. Dia mencatat bahwa sampai dengan Oktober 2026, sudah ada satu kanwil DJP yang telah memenuhi target 100% yaitu Kanwil DJP Aceh. Kemudian, terdapat tujuh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sudah mencapai 100% target penerimaan yaitu KPP Pratama Meulaboh, KPP Pratama Tapaktuan, KPP Pratama Subulussalam, KPP Pratama Aceh Besar, serta di luar Aceh yakni KPP Pratama Kebayoran Lama di Jakarta. Dengan sistem manajemen kerja DJP serta dibantu Coretax, lanjut Bimo, fiskus pusat sudah bisa memantau kinerja hingga ke level account representative (AR).
Dari pemantauan itu, dapat terlihat pula berapa wajib pajak yang menjadi tanggung jawab mereka. Mantan pejabat di Kemenko Perekonomian ini lalu menyebut, pemantauan kinerja penerimaan bisa dilakukan secara terperinci berdasarkan upaya persuasi, formal melalui SP2DK, maupun sampai dengan eksekusi dari hasil SP2DK. Bimo menyebut fokus DJP khususnya adalah terhadap kinerja penerimaan pada Kanwil Besar, Kanwil Khusus, serta KPP Madya. Dia mengklaim aktivitas pengawasan yang dilakukan pada keseluruhan unit vertikal DJP ini sampai dengan kualitas eksekusi naik sekitar 65%. “Kemudian dari sisi yang sudah masuk ke enforcement dari audit dan selanjutnya itu, naik sekitar 25%.
Jadi memang alhamdulillah dengan sistem yang makin bagus, Coretax didukung dengan SDM juga yang semakin konsisten, disiplin dan juga mudah-mudahan ini bisa kami jaga terus, sampai akhir tahun,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menyebut penerimaan pajak sampai Oktober 2026 pada seluruh sektor usaha mencatatkan pertumbuhan positif. Menurutnya, ini turut menandakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara riil. “Atau kalau mau dibalik penerimaan pajak yang meningkat ini adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Kalau ekonominya tumbuh, maka pajaknya naik dengan sendirinya. Namun, ini harus kami upayakan bersama sehingga seluruh sektor bisa meningkat, penerimaan pajaknya yang berasal dari gerak ekonomi yang makin baik,” pungkasnya.
