Seyogyanya negara hadir untuk melindungi rakyatnya, bukan justru merestui praktik represif
aparat terhadap massa aksi. Namun, realitas hari ini memperlihatkan wajah negara yang gagal
menjalankan amanat demokrasi. Di tengah krisis multidimensi yang menekan kehidupan rakyat
kecil, pemerintah dan elit politik justru memperlihatkan sikap nirkepekaan dengan menaikkan
tunjangan DPR. Kebijakan ini menelanjangi ketimpangan struktural: anggaran negara lebih
diprioritaskan untuk memperkuat privilese elit ketimbang menjawab kebutuhan mendesak rakyat.
Kondisi ini tak hanya memperlebar jurang ketidakadilan sosial-ekonomi, tetapi juga menunjukkan
bagaimana demokrasi kian tersandera oleh kepentingan penguasa.
Kemarahan publik pun meletup melalui aksi serentak di berbagai kota untuk menyampaikan
aspirasi. Namun, aspirasi dijawab negara dengan kekerasan brutal: gas air mata, water cannon,
pemukulan, penangkapan sewenang-wenang, bahkan menelan korban jiwa. Kekerasan aparat
yang dibiarkan berulang bukan lagi sekadar pelanggaran prosedural, melainkan legitimasi
terstruktur atas perundungan negara terhadap rakyatnya. Situasi ini menegaskan urgensi untuk
mendesak presiden, wakil presiden, dan para elit politik bertanggung jawab penuh, bukan
hanya demi keadilan atas korban, melainkan untuk menyelamatkan demokrasi dari jerat
otoritarianisme yang kian menampakkan wajahnya. Merespon betapa kacaunya instrumen negara
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kami BEM Fisipol UMY:
- Mengutuk keras segala bentuk penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum terhadap massa aksi, termasuk praktik intimidasi dan represifitas yang merampas hak
konstitusional warga negara untuk bersuara. Kami menuntut penghentian segera tindakan
brutal yang mencederai prinsip demokrasi dan supremasi hukum. - Menolak secara tegas kebijakan ekonomi yang timpang sehingga memperlebar kesenjangan
sosial. Dalam kerangka keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945, kami juga
mengecam kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat di
tengah krisis ekonomi nasional. - Menuntut Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja
Kabinet Merah Putih yang kerap gagal merespons problematika fundamental bangsa, mulai
dari ketidakadilan ekonomi hingga penegakan hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke
bawah. - Mendesak Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk segera mengundurkan diri sebagai
bentuk tanggung jawab moral atas maraknya kekerasan aparat yang semakin banyak
memakan korban jiwa maupun luka-luka di berbagai daerah. Kekerasan yang berulang ini
menandakan kegagalan institusional Polri dalam menjalankan fungsi perlindungan serta
pengayoman terhadap rakyat. - Menuntut reformasi menyeluruh pada sistem kepartaian nasional, demi mengembalikan
marwah dan fungsi DPR sebagai representasi sejati rakyat, bukan sekadar perpanjangan
tangan oligarki.
Demikian kami sampaikan sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian serta tanggung jawab moral guna tetap menjaga keutuhan bangsa dan cita-cita kemanusiaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi setiap langkah perjuangan kita.
About Author
