Pemerintah Anggarkan Rp 6 Triliun Untuk Jaminan Kredit Modal Kerja, Ini Tujuannya

Pemerintah Anggarkan Rp 6 Triliun Untuk Jaminan Kredit Modal Kerja, Ini Tujuannya

Perbankan akan lebih leluasa menyalurkan kredit modal kerja di tengah pandemi Covid-19 tanpa perlu khawatir dengan risiko yang harus ditanggung. Pasalnya, pemerintah akan menjamin kredit modal kerja yang disalurkan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Jaminan kredit modal kerja itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Penjaminan tersebut akan bisa sedikit membantu mendorong pertumbuhan kredit perbankan di tengah permintaan tengah lesu saat ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya memprediksi kredit perbankan tahun ini paling optimistis hanya bisa tumbuh dengan melihat perkembangan dampak Covid-19.

Namun, stimulus terhadap kredit modal kerja bagi UMKM tersebut bisa mendorong kredit bisa tumbuh lebih tinggi dari perkiraan. 

“Jaminan modal kerja ini akan jadi sentimen positif. Debitur UMKM yang sudah melakukan restrukturisasi ini memang membutuhkan modal kerja baru agar bisa kembali melanjutkan operasionalnya,” jelas Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI akhir April lalu.

Berdasarkan draf Rapat Kerja (Raker) tertutup Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang dihimpun Kontan.co.id, pemerintah akan menganggarkan Rp 6 triliun untuk penjaminan kredit modal kerja baru baru bagi UMKM berupa imbal jasa penjaminan (IJP) dan cadangan penjaminan pemerintah. Sementara secara total anggaran anggaran untuk program PEN dipatok sebesar Rp 318,09 triliun.

Dalam pasal 16 PP yang diteken Presiden Jokowi pada 9 Mei dan diundangkan pada 11 Mei itu disebutkan penjaminan akan dilakukan pemerintah secara langsung melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penjaminan. Pelaksanaannya akan dilakukan berdasarkan keputusan Menteri.

Untuk melaksanakan penjaminan, dalam pasal 18 dijelaskan, pemerintah dapat menugaskan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan atau PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Untuk meningkatkan kapasitas keduanya dalam melaksanakan penugasan penjaminan, pemerintah dapat memberikan penyertaan modal negara (PMN) sesuai aturan undang-undang.

Atas penjaminan kredit modal kerja itu, pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan, penjaminan balik,
loss limit, atau dukungan pembagian risiko lainnya yang dibutuhkan. Imbal jasa penjaminan akan dikenakan sesuai porsi dukungan yang diberikan.

Pemerintah mengalokasikan dana cadangan penjaminan dan anggaran imbal jasa penjaminan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan akan diaturan dalam peraturan menteri keuangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *